MK Kabulkan Permohonan Aceh

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pamungkasnya, Kamis (11/1), di Jakarta, mengabulkan permohonan judicial review

MK Kabulkan Permohonan Aceh
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Para pemohon judicial review UU Pemilu bersama-sama kuasa hukum serta pengunjung sidang melakukan foto bersama di ruang sidang MK, Kamis (11/1/2018). 

* Perkuat Kekhususan

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pamungkasnya, Kamis (11/1), di Jakarta, mengabulkan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dua pasal dalam UU itu, yakni Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 huruf (d) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 557 UU Pemilu mengatur tentang kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh dan Pasal 571 huruf (d) berisi pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Permohonan judicial review itu diajukan secara sendiri-sendiri oleh Ketua DPR Aceh, Tgk H Muharuddin SSosI, serta dua anggota DPR Aceh, Kautsar dari Partai Aceh (PA) dan Samsul Bahri bin Amiren dari Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Dalam berkas terpisah, permohonan yang diajukan oleh dua anggota KIP Aceh, Hendra Fauzi, Robby Syahputra, serta Firmansyah SSos, Aanggota KIP Kabupaten Pidie Jaya, dan Chairul Mukhlis, Anggota KIP Aceh Utara dinyatakan kabur. Seorang pemohon dalam berkas permohonan yang sama, Ferry Munandar, dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan tersebut. Namun, dalam materi gugatan, para pemohon juga mengikutsertakan gugatan terhadap Pasal 557 dan Pasal 571 UU Pemilu.

Majelis menyatakan, meskipun kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh (in casu KIP Aceh, KIP kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang ada di Aceh) bukan merupakan bagian dari keistimewaan atau kekhususan Aceh, namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati, dalam hal ini khususnya berkenaan dengan nama, komposisi keanggotaannya, dan prosedur pengisiannya.

Majelis menyatakan, apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama maupun komposisi keanggotaannya, proses atau tata caranya, memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 ayat (3) UUPA,” demikian majelis.

Majelis menggarisbawahi bahwa kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan pemilu secara nasional. Hal ini penting ditegaskan agar tidak terdapat pertanyaan atau keragu-raguan perihal landasan konstitusional pemberian kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu, yaitu pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, perubahan terhadapnya di masa yang akan datang sangat mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk itu yang bukan sekadar menyangkut perubahan nama dan/atau komposisi keanggotaannya. Namun, perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Hadir dalam sidang para pemohon didampingi masing-masing kuasa hukum, pihak terkait Muhammad AH, Komisioner KPU, dan kuasa hukum Presiden. Jalannya sidang juga disaksikan oleh sejumlah anggota DPR Aceh, serta anggota DPR RI dari Dapil Aceh, Firmandez SE.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help