SerambiIndonesia/

DKPP Beri Sanksi untuk Anggota KIP Aceh

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberi sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota

DKPP Beri Sanksi untuk Anggota KIP Aceh
DKPP 

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberi sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh karena terbukti melanggar kode etik. Sanksi ini diputuskan oleh tujuh anggota DKPP dalam rapat pleno yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (11/1).

Putusan ini dibacakan setelah memproses pengaduan nomor 207/VI-P/L-DKPP/2017 yang diajukan Hadya Noer terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka yang diadukan adalah, Ridwan Hadi, Robby Syah Putra, Fauziah, Junaidi, Muhammad, dan Hendra Fauzi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KIP Aceh.

“Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada teradu I atas nama H Ridwan Hadi, teradu II atas nama Robby Syah Putra, teradu III atas nama Fauziah, teradu IV atasnama Junaidi, teradu V atas nama Muhammad, dan teradu VI atas nama Hendra Fauzi selaku ketua dan anggota KIP Aceh sejak putusan ini dibacakan,” bunyi putusan tersebut.

Dalam amar putusannya, DKPP juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan. “Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” demikian bunyi putusan DKPP Nomor 125/DKPP-PKE-VI/2017.

Dalam kopian putusan yang diperoleh Serambi dijelaskan, sanksi peringatan diberikan lantaran ketua dan anggota KIP Aceh mengeluarkan Berita Acara Nomor 54/BA-KIP Aceh/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017 tentang klarifikasi calon Penganti Antarwaktu (PAW) anggota DPRA dari PPP dapil 5 atas nama Fakhrurrazi H Cut menggantikan Tgk Muchtar Al Khutby yang meninggal.

Fakhrurrazi H Cut sebagai peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu 2014 yang diusulkan oleh PPP Aceh kubu Tgk Amri M Ali, dinilai oleh DKPP tidak lagi memenuhi syarat diajukan sebagai calon PAW karena telah mengundurkan diri sebagai kader dan anggota DPC PPP Aceh Utara tertanggal 14 Maret 2016.

Pengunduran Fakhrurrazi H Cut sebagai kader dan anggota PPP untuk memenuhi syarat maju sebagai calon bupati Aceh Utara dari jalur perseorangan pada Pilkada 2017. Namun, Ketua DPW PPP Aceh, Tgk Amri M Ali mengakui bahwa Fakhrurrazi H Cut tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kader dan anggota PPP kepada pihaknya.

Sebelumnya DPW PPP Aceh kubu Tgk Mohd Faisal Amin juga mengusulkan Hadya Noer sebagai calon PAW. Tetapi, dalam prosesnya KIP Aceh telah menindaklanjuti usulan Fakhrurrazi H Cut setelah menerima surat klarifikasi pengusulan calon PAW dari PPP kubu Amri M Ali dan sudah pula dilantik sebagai anggota DPRA beberapa waktu lalu.

Dalam pertimbangannya, DKPP menilai, perubahan sikap KIP Aceh dalam memproses pengusulan calon PAW dari Hadya Noer ke Fakhrurrazi H Cut menunjukkan ketidakprofesional anggota KIP Aceh. Pengunduran diri Fakhrurrazi H Cut seharusnya dimaknai bahwa Fakhrurrazi H Cut telah melepaskan haknya sebagai calon PAW anggota DPRA dari PPP.

“Perubahan sikap Teradu (KIP Aceh) bukan hanya merupakan bentuk ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian para Teradu dalam proses PAW, tetapi merefleksikan ketidakmandirian dan kurangnya pemahaman Teradu dalam memastikan dan mengawal suara rakyat yang telah diberikan kepada calon anggota DPRA dan calon PAW anggota DPRA yang berhak menurut hukum dan etika,” demikian bunyi pertimbangan putusan DKPP.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help