SerambiIndonesia/

Hanya Aceh belum Sahkan APBA

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Drs Syarifuddin MM menyatakan, dari 34 provinsi di Indonesia, sampai 12 Juni 2018

Hanya Aceh belum Sahkan APBA
WAKIL Ketua II DPRA, Irwan Djohan mengetok palu tanda pengesahan RAPBA 2017 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRA, Senin (30/1) malam. 

* Sudah Empat Kali Terlambat

BANDA ACEH - Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Drs Syarifuddin MM menyatakan, dari 34 provinsi di Indonesia, sampai 12 Juni 2018, hanya Provinsi Aceh yang belum mengesahkan RAPBD/RAPBA-nya tahun 2018.

“Daerah lain sudah mengesahkan dan menyerahkan dokumen APBD 2018-nya kepada Mendagri. Oleh karena itu, kami diperintahkan Mendagri datang ke Aceh untuk memantau, apakah di sini ada pembahasan RAPBA 2018 atau tidak,” ungkap Syarifuddin kepada wartawan seusai pertemuan dengan Pimpinan DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh di ruang kerja Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi.

Dari penjelasan Pimpinan DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) kepadanya, kata Syarifuddin, kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengqanunkan RAPBA 2018, dalam waktu dekat, tapi kalau ditanya targetnya kapan, mereka dan belum bisa menjawabnya.

Bila dilihat dari jadwalnya, kata Syarifuddin, pengesahan RAPBA 2018 sudah lewat waktu. Soalnya, batas akhir pembahasan dan pengesahan RAPBA 2018 adalah pada 31 Desember 2017.

Ketika ditanya wartawan apakah karena keterlambatan pengesahan RAPBA 2018 itu lalu pemerintah pusat akan menjatuhkan sanksi kepada gubernur, wakil gubernur, dan seluruh anggota DPRA, tidak boleh menerima hak-hak keuangannya selama enam bulan ke depan, Syarifuddin mengatakan, “Ya aturannya memang seperti itu.”

Tapi, lanjut Syarifuddin, kunjungan kerjanya ke Aceh kali ini, bukan untuk maksud tersebut, melainkan untuk memantau apakah proses pembahasan RAPBA 2018 di Aceh, masih berlanjut. Urusan untuk menjatuhkan sanksi, katanya, ada pada kewenangan bidang lain, yakni bagian penegakan hukum atau penjatuhan sanksi administratif terhadap pejabat yang melanggarnya.

Dalam pertemuan itu, kata Syarifuddin, ada seorang pimpinan DPRA yang mempertanyakan kepada pihaknya mengenai hal tersebut. “Kami jawab kalau belum ada suratnya dari Mendagri, maka hak-hak keuangan anggota dewan itu harus dibayar.”

Kesimpulan rapat dengan TAPA dan Banggar Dewan, kata Syarifuddin, kembali menegaskan bahwa kedua belah pihak sepakat akan mengqanunkan RAPBA 2018, tapi kapan qanun APBA 2018 itu bisa lahir, pihak Kemendagri meminta secepatnya.

Kalau melihat dari jadwal penyerahan dokumen KUA dan PPAS 2018, kata Syarifuddin, TAPA telah menyerahkannya kepada Banggar DPRA pada tanggal 31 Juli 2017. “Tapi kenapa sampai kini dokumen itu belum juga disepakati bersama,” ujar Syarifuddin.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help