PA Tetap tidak Diverifikasi Faktual

Semua partai politik (parpol) hasil Pemilu 2014 diwajibkan untuk kembali mengikuti verifikasi faktual apabila ingin lolos

PA Tetap tidak  Diverifikasi Faktual
KOMPAS.COM
Kantor Mahkamah Konstitusi 

* Tak Terpengaruh Putusan MK

BANDA ACEH - Semua partai politik (parpol) hasil Pemilu 2014 diwajibkan untuk kembali mengikuti verifikasi faktual apabila ingin lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Keputusan ini lahir setelah Mahkamah Konstitusi (MK)mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis (11/1).

Namun putusan itu tidak berlaku bagi partai lokal hasil Pemilu 2014, dengan catatan memiliki sekurang-kurangnya 5 persen kursi di DPRA. Artinya, hanya Partai Aceh (PA) yang tidak lagi mengikuti verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UUPA.

Anggota KIP Aceh, Junaidi SH mengatakan, putusan MK tidak mempengaruhi keikutsertaan parlok pada Pemilu 2019. “Yang dikabulkan oleh MK, pasal yang berkaitan dengan peserta pemilu yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017,” katanya kepada Serambi, Jumat (12/1).

Pada Pasal 90 UUPA disebutkan: Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal peserta pemilu harus: a. memperoleh sekurang-kurangnya 5 persen jumlah kursi DPRA; atau b. memperoleh sekurang-kurangnya 5 persen jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di Aceh.

Di Aceh, parlok yang dipastikan lolos menjadi peserta Pemilu 2019 hanya Partai Aceh. Sementara beberapa parlok lainnya yang juga memiliki kursi di DPRA harus mengikuti verifikasi faktual karena tidak memiliki 5 persen kursi di DPRA. “Karenanya, putusan MK tidak mempengaruhi keikutsertaan parlok yang telah memenuhi syarat sesuai UUPA,” ujarnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu yang diajukan Partai Idamandengan nomor registrasi 53/PUU-XV/2017. “Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta sebagaimana dilansir Kompas.com.

Pasal 173 ayat (1) berbunyi, ‘Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU’. Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, ‘Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu’.

Awalnya, dengan ketentuan dua pasal ini, maka partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. Namun, dengan putusan MK kemarin, maka ketentuan tersebut diubah yang mana semua parpol harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help