SerambiIndonesia/

Pilkada 2018

Polisi Tak Boleh Foto Bareng Calon Kepala Daerah Selama Pilkada

Hal ini demi menjaga netralitas dan mencegah timbulnya kesalahpahaman yang menunjukkan seolah polisi mendukung pasangan calon tertentu.

Polisi Tak Boleh Foto Bareng Calon Kepala Daerah Selama Pilkada
Ambaranie Nadia K.M
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Polri melarang seluruh anggotanya berfoto bersama calon kepala daerah, selama berlangsungnya proses Pilkada.

Hal ini demi menjaga netralitas dan mencegah timbulnya kesalahpahaman yang menunjukkan seolah polisi mendukung pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Komisaris Besar Martinus Sitompul menjelaskan bahwa larangan tersebut tidak sebatas pada berfoto bersama saja antara anggota kepolisian dengan pasangan calon, sebab foto seperti itu juga dilarang diunggah ke media sosial.

"Termasuk jika anggota Polri berfoto dengan pasangan calon, tapi yang mengunggah ke media sosial itu orang lain. Hal ini pun kita cegah, jangan sampai dilakukan," terang Martinus di Jakarta, Jumat, seperti dirilis aa.co.tr.

Penjelasan ini disampaikan Martinus menyusul pernyataan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Kamis di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika menghadiri rapat gabungan antara DPR, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung.

Dalam kesempatan itu, Kapolri mengatakan larangan berfoto tersebut untuk menjaga keamanan dan kondusivitas suasana ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 berlangsung.

Sementara itu, terkait anggaran yang akan Polri gelontorkan demi menjaga keamanan Pilkada Serentak 2018, Martinus mengungkapkan bahwa anggaran berasal dari hibah yang diberikan oleh kepolisian daerah, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang daerahnya mengikuti Pilkada.

"Tapi saya tidak tahu persisnya berapa karena setiap daerah berbeda anggarannya antara yang satu dengan yang lain," kata Martinus.

Mengingat besarnya potensi isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) menyeruak dan mengguncang Pilkada Serentak 2018, maka Polri pun akan membentuk satuan tugas (Satgas) yang khusus menangani isu tersebut yang dinamakan Satgas Nusantara.

Meski masih digodok, namun Martinus menjelaskan bahwa satgas itu akan diterjunkan ke seluruh wilayah Indonesia yang tengah menggelar Pilkada Serentak 2018.

"Sebab penting bagi Polri untuk menjaga keamanan Pilkada Serentak 2018," tutup Martinus.

Pada Juni mendatang, sebanyak 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota di Indonesia akan memilih kepala daerah berikutnya dalam ajang Pilkada Serentak 2018.(aa.com.tr)

Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help