Salam

Biaya Promosi Rp 22 Miliar, Umpan Baliknya Berapa?

Pemerintah Aceh sedang bersungguh-sungguh mempromosikan Aceh kepada para investor asing karena ingin menggaet

Biaya Promosi Rp 22 Miliar, Umpan Baliknya Berapa?
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama sejumlah pembicara dalam forum bisnis dan investasi Aceh di Jakarta 

Pemerintah Aceh sedang bersungguh-sungguh mempromosikan Aceh kepada para investor asing karena ingin menggaet sebanyak-banyaknya investasi dari luar ke Aceh. Kesungguhan itu, antara lain, tercermin dari anggaran yang diplot untuk rencana even promosi dan forum bisnis investasi tahun 2018 yang jumlahnya mencapai Rp 22 miliar.

Anggaran itu diusulkan Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh untuk tahun 2018. Totalnya ada 15 kegiatan terkait promosi dan forum bisnis investasi yang akan dilakukan Pemerintah Aceh pada tahun ini. Kegiatan itu meliputi kunjungan atau menghadiri acara di sejumlah negara, di samping ada pula kegiatan yang akan dilaksanakan di Aceh.

Menurut catatan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), 15 kegiatan promosi investasi Aceh itu menelan dana Rp 22.150.000.000. Seluruh even promosi dan forum bisnis Indonesia 2018 itu bersifat mempromosikan komoditas unggulan Aceh kepada dunia, baik di dalam maupun luar negeri, dengan tujuan investasi yang lebih baik dan memublikasikan Aceh secara luas.

Jika dana usulan sebesar itu nantinya disahkan, “Apa nantinya akan berdampak baik bagi Aceh? Kami menilai, anggarannya terlalu besar untuk even promosi investasi Aceh, karena sifatnya menghadiri acara dan juga promosi,” kata LSM MaTA.

LSM, media massa, pengamat, bahkan publik, sebetulnya tidak menolak program-program yang baik dari pemerintah. Namun, untuk urusan promosi dan usaha menggaet investasi ini, masyarakat di Aceh sudah telanjur disuguhkan pengalaman buruk selama bertahun-tahun.

Perjalanan ratusan pejabat Aceh setiap tahun ke luar negeri dengan alasan dinas, telah menguras banyak kas daerah setiap tahun. Namun, rakyat tidak pernah merasakan manfaat dari perjalanan-perjalanan itu.

Bukan hanya, APBA yang terkuras, lihat juga berapa anggaran APBN yang diplot untuk BPKS setiap tahun. Dalam lima belas tahun terakhir mungkin sudah ratusan miliar rupiah yang dihabiskan para pejabat BPKS hanya untuk perjalanan dinas ke berbagai negara. Faktanya apa yang sudah dirasakan masyarakat Sabang dan Aceh secara umum?

Karena itulah, kemudiannya masyarakat tak percaya lagi pada misi perjalanan dinas pejabat ke luar negeri. Siapapun yang berangkat ke luar negeri, pejabat itu sudah dianggap jalan-jalan alias liburan. Alasannya ya itu tadi, masyarakat tidak pernah mendapat umpan balik dari hasil kunjungan-kunjungan para pejabat ke luar negeri.

Itulah kesan buruk masyarakat terhadap perjalanan dinas pejabat eksekutif dan legislatif ke luar negeri. Makanya, kita sependapat dengan LSM MaTA bahwa program kunjungan ke luar negeri itu selain dibatasi juga diverifikasi secara cermat, terutama terkait biaya dan manfaat yang akan diperoleh.

Artinya, jika programnya untuk cari duit, ya benar-benar cari duit. Jadi, bukan malah buang-buang duit ke luar negeri! Coba ingat-ingat juga berapa banyak MoU bisnis antara pihak luar dengan Aceh yang diteken dalam acara mewah, kini hanya jadi dokumen sampah.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help