Tiga Desa tak Cairkan DD 2017

Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat dan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang bersumber dari APBK

Tiga Desa tak Cairkan DD 2017
PULUHAN warga Desa Kubu, Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat mendatangi DPRK meminta keuchik diganti dan memprotes transparansi dana desa. 

* Tak Mampu Buat LPJ

LHOKSEUMAWE - Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat dan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang bersumber dari APBK Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 berkurang sekitar Rp 3,5 miliar dari jumlah total pada tahun 2017. Selain itu, sebanyak tiga desa dalam wilayah Kota Lhokseumawe tak bisa mencairkan DD tahap II tahun 2017. Soalnya, ketiga desa tersebut tak mampu merampungkan LPJ penggunaan DD tahap I tahun 2017.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) Kota Lhokseumawe Dr Iskandar AP Selasa (16/1) menyebutkan, pada tahun 2018 DD untuk 68 gampong di Kota Lhokseumawe sebesar Rp 54,1 miliar. Sedangkan pada tahun 2017, DD untuk Lhokseumawe mencapai Rp 55,6 miliar. “Tahun ini jumlahnya berkurang sekitar Rp 1,5 miliar dari tahun lalu. Namun berkurang DD tahun ini bukan karena ada persoalan pengelolaan DD di tempat kita, tapi terjadi di seluruh Indonesia,” paparnya.

Iskandar juga menyebutkan, untuk ADG pada tahun 2018 juga jumlahnya lebih kecil dari ADG tahun 2017. Tahun ini ADG yang dialokasikan dalam APBK sebesar Rp 51, 7 miliar, sedangkan pada tahun lalu mencapai Rp 53 miliar. “Artinya, berkurang sekitar dua miliar rupiah,” ujarnya.

Sedangkan DD tahap I tahun 2018, sampai saat ini belum masuk ke kas daerah. Karena untuk mencairkan DD tahap satu, harus dipersiapkan terlebih dulu Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang penggunaan DD, selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan RI. “Untuk Perwal sedang kita susun. Dalam waktu dekat akan kita kirim ke kementerian. Disamping itu, pihak desa pun sekarang ini sedang menyusun rancangan APBG,” jelasnya.

Diakui juga, pada tahun 2017, ada tiga desa yang tidak bisa mencairkan DD tahap II, sehingga dananya sampai saat ini masih berada di kas daerah. Persoalannya, karena ketiga desa tersebut belum juga merampungkan LPJ penggunaan DD tahap I tahun 2017.

Namun, jatah DD tahap II tahun 2017 bagi ketiga desa tersebut tetap menjadi milik desa itu, karena seluruh dana yang tersisa pada tahun 2017 secara otomatis akan masuk dalam APBG tahun 2018 ketiga gampong tersebut. “Ketiga desa itu yakni Simpang Empat, Hagu Teungoh dan Ulee Jalan, yang kesemuanya dalam wilayah Kecamatan Banda Sakti,” demikian Iskandar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM PPKB) Aceh Utara TM Yacob kepada serambi menyebutkan, dari 852 desa di Aceh Utara, hanya satu desa yang tak mencairkan dana desa 2017, yaitu Desa Glok, Kecamatan Syamtalira Aron, karena ada persoalan di desa tersebut antara keuchik dengan warganya.

“Tak satupun dokumen kelengkapan anggaran diserahkan kepada kita. Kita sudah mengadakan pertemuan keuchik dengan warga di kawasan itu mulai dari kantor camat sampai Pemkab. Tapi tak ada solusinya, karena di kawasan itu warga menuntut keuchik supaya diturunkan. Sedangkan yang ingin kita cari solusi supaya dana itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa,” ujar TM Yacob. (bah/jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved