DPRA Akan Kupas Tuntas Usulan Eksekutif

Lembaga DPRA akan mengupas tuntas seluruh usulan anggaran dan kegiatan eksekutif dalam APBA 2018 senilai 14,7 triliun

DPRA Akan Kupas Tuntas Usulan Eksekutif
IRWAN DJOHAN,Wakil Ketua DPRA 

* Irwan Djohan Singgung Pesawat dan Mobil Mewah

BANDA ACEH - Lembaga DPRA akan mengupas tuntas seluruh usulan anggaran dan kegiatan eksekutif dalam APBA 2018 senilai 14,7 triliun. Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan bahkan berjanji tidak akan menandatangani dokumen APBA sebelum semua usulan itu dibahas bersama.

Hal itu mengemuka dalam Sidang Paripurna Penetapan 17 Program Prioritas Legislasi 2018 DPRA, Rabu (17/1). Saat itu, Anggota DPRA, Jamaluddin T Muku, menyampaikan interupsi, menyinggung pernyataan Irwan Djohan di media ini sebelumnya bahwa anggota dewan lebih fokus terhadap dana aspirasi yang sebesar Rp 1,7 triliun.

“Saat ini kita perlu memfokuskan bagaimana RAPBA 2018 Rp 14,7 triliun, bukan Rp 1,7 triliun seperti yang dikatakan Wakil Ketua II, Irwan Johan. Karena andalan perputaran uang di Aceh sangat bergantung dari belanja pemerintah,” kata Anggota DPRA dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Interupsi tersebut langsung ditanggapi oleh Irwan Djohan. Ia menjelaskan, pernyataannya itu sebenarnya dimaksudkan untuk mengajak dan mengugah anggota DPRA agar memfokuskan pembahasan pada anggaran APBA secara menyeluruh yang sebesar Rp 14,7 triliun.

“Karena kalau kita fokus pada Rp 1,7 triliun, DPRA akan kecolongan dengan usulan kegiatan dari eksekutif yang anggarannya lebih besar, yang sebesar Rp 13 triliun. Siapa yang tahu bila di dalamnya ternyata terdapat anggaran dan kegiatan yang belum dibahas bersama dan disetujui oleh Banggar dan Komisi-Komisi di DPRA?” ucapnya.

“Misalnya pengadaan tujuh unit pesawat yang telah diwacanakan Gubernur, pengadaan kapal laut, mobil mewah, dan usulan program, serta kegiatan lainnya. Usulan DPRA dilarang, tetapi usulan eksekutif masuk. Apakah anggota DPRA mau menerimanya?” tanya Irwan Djohan lagi.

Komisi Dewan, lanjut Irwan Djohan, perlu membedah semua program dan kegiatan yang diusulkan meski waktunya sudah sangat sempit. Ia yakin, apabila dilakukan secara bersama, akan ditemukan usulan-usulan eksekutif yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Desk Pembahasan Kegiatan Usulan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

“Jadi pernyataan saya sebelumnya itu untuk mengajak anggota DPRA agar jangan hanya fokus pada kegiatan yang senilai Rp 1,7 triliun itu. Jika ada pimpinan dan anggota DPRA yang merasa kurang nyaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ucap Irwan Djohan.

Paparan Irwan Djohan tersebut langsung disambut aplaus meriah dari sejumlah anggota dewan yang hadir. Namun sayang, Jamaluddin T Muku yang sebelumnya mengajukan interupsi justru tidak lagi berada di ruang sidang.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved