Salam

Menghambat Dana Hibah dan Bansos

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman RI menyatakan anggaran dana hibah dan bantuan sosial

Menghambat Dana Hibah dan Bansos
TGK MUHARUDDIN 

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman RI menyatakan anggaran dana hibah dan bantuan sosial di provinsi dan kabupaten/kota sangat rawan penyelewengan. Selain kerena pengawasannya tidak ketat, mekanisme pencairan dana itu juga sering tidak berlaku lazim.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama Satya Langkun, mengatakan, selama ini, pengawasan penggunaan dana hibah dan bansos relatif lebih kendor ketimbang anggaran lain di APBD (APBA dan APBK). Hal inilah yang kerap dimanfaatkan berbagai pihak untuk kepentingan politiknya.

Karena itu, di tahun-tahun politik atau musim Pilkada, disarankan anggaran hibah dan bansos dimoratorium saja. Sebab, pengalaman beberapa kali Pilkada, dana hibah dan bansos dimanfaatkan para petahana untuk kepentingan politiknya.

Alasan yang paling penting tentu karena dana itu menjadi “ladang” korupsi paling gampang di kalangan eksekutif dan legislatif. Bukan hanya di Aceh, tapi hampir di seluruh Indonesia, mata anggaran itu jadi sumber korupsi.

Pengamatan para aktivis antkorupsi selama ini, dana hibah dan bansos itu, sebagian dimanfaatkan untuk kepentingan politik, dan sebagian lagi dikorup. Jadi, sedikit sekali yang sampai ke masyarakat.

Di Aceh, tahun 2017 Gubernur Aceh Zaini Abdullah membuat kebijakan yang menghambat pelaksanaan bansos dan hibah yang umumnya masuk dalam program aspirasi dewan. Kala itu, Gubernur Zaini mengeluarkan surat edaran yang isinya belanja hibah dan bansos dicairkan setelah APBA-P. Sesungguhnya, Gubernur Zaini ingin memperketat verifikasi faktual pelaksanaan belanja hibah dan bansos. “(Sebab) Dana hibah dan bansos bagian yang tidak terpisahkan dari dana aspirasi dewan, bahkan juga termasuk penyumbang korupsi terbanyak di Aceh bersumber dari dana itu,” ujar aktivis antikorupsi Aceh, Askhalani di satu kesempatan.

Tak jauh berbeda dengan tahun 2017, pada tahun 2018 pemerintahan Irwandi Yusuf juga membuat kebijakan yang menghambat anggaran dana hibah dan bansos, terutama yang masuk melalui program aspirasi dewan. Pengetatan hibah dan bansos itu melalui penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Desk Pembahasan Kegiatan Usulan Masyarakat oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Dalam SOP tersebut diatur mana-mana usulan yang dibolehkan, yang ditandai dengan status ‘hijau’, dan usulan yang dilarang dan tak dibolehkan dengan status ‘merah’. “Apabila SOP itu dijadikan pedoman bagi TAPA, maka banyak usulan masyarakat (yang disampaikan melalui anggota DPRA) tidak bisa ditampung dalam RAPBA 2018. Karena itu kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat yang usulannya belum bisa masuk ke dalam RAPBA 2018,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin.

Pertanyaan kita, apakah dengan terbitnya SOP itu pengesahan APBA akan kian berlarut-larut? Biasanya begitu, dan baru berakhir setelah adanya “deal-deal” tertentu antara eksekutif dan legislatif. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved