Mendagri Panggil Dua Pejabat Aceh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, memanggil dua pajabat

Mendagri Panggil Dua Pejabat Aceh
JAMALUDDIN, Kepala BPKA 

* Terkait Percepatan Rancangan Perda APBD 2018
* Kepala BPKA: Itu tak Terkait APBA

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, memanggil dua pajabat Pemerintah Aceh, yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kepala Inspektorat. Mereka diminta hadir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa 23 Januari 2018 mendatang.

Pemanggilan kedua pejabat itu dilakukan melalui radiogram tertanggal 19 Januari 2018, dengan nomor T.005/306/keuda. Surat ditandatangani atas nama Dirjen Keuangan Daerah, Sekretaris Ditjen, Drs Indra Baskoro MSi. Selain Aceh, daerah lain yang juga dipanggil adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Di dalamnya suratnya, Dirjen Bina Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemanggilan itu dilakukan dalam rangka rapat koordinasi pembahasan percepatan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2018.

“Dalam rangka pembahasan percepatan persetujuan rancangan Perda tentang APBD tahun 2018, maka akan dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 23 Januari 2018, bertempat di Ruang Rapat Dirjen Bina Keuda Lantai 8, Gedung Kemendagri,” bunyi surat tersebut.

Surat ini sudah beredar di kalangan wartawan sejak Jumat malam, sehingga sempat menimbulkan spekulasi bahwa pemanggilan itu efek dari APBA 2018 Aceh yang belum juga disahkan. Bahkan ada juga yang menilai surat itu adalah cikal bakal atau skenario awal Pemerintah Pusat untuk mem-Pergub-kan APBA 2018.

Namun isu-isu yang beredar itu dibantah tegas oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Jamaluddin SE MSi Ak. Pemanggilan itu ia pastikan tidak ada kaitannya dengan persoalan APBA 2018.

“Itu kan bukan hanya Aceh yang dipanggil, ada beberapa provinsi lain. Yang dipanggil itu khusus provinsi yang masih ada beberapa kabupaten/kotanya belum menyelesaikan APBK atau APBD,” ucapnya.

“Kalau terkait APBA, seharusnya kan Aceh saja yang dipanggil, saya sudah konfirmasi hal ini ke kementerian, ini memang soal kabupaten/kota,” tukas Jamaluddin lagi.

Lebih lanjut, Kepala BPKA, Jamaluddin, menjelaskan, Aceh masuk dalam daftar daerah yang dipanggil Mendagri karena saat ini masih ada dua kabupaten lagi yang belum menyelesaikan APBK, yakni Aceh Utara dan Pidie.

“Oleh karena itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kepala Inspektorat dipanggil untuk membahas percepatan itu,” kata Jamaluddin.

“Di Sumut ada juga beberapa kabupaten/kota yang belum, di Sumsel, Jawa Timur. Intinya yang dipanggil itu adalah provinsi yang beberapa kabupaten/kotanya belum menyelesaikan APBK atau APBD,” tambah Jamaluddin.

Selain membahas percepatan APBD kabupaten/kota, pemanggilan itu juga bertujuan untuk melakukan pembinaan agar hal yang sama tidak terjadi lagi di masa mendatang. “Fokusnya ke situ, yaitu peran provinsi untuk membina kabupaten/kota yang terlambat pengesahan APBK/APBD sesuai dengan PP 12 tahun 2017,” demikian Jamaluddin.

Saat ini, Aceh Utara sebenarnya sudah menyelesaikan APBK, hanya saja masuk kategori terlambat jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain. Sementara Pidie sedang menunggu jadwal pembahasan.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved