Opini

Idealisme PNS Zaman Now

TAHAPAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, termasuk di Aceh, sudah dimulai

Idealisme PNS Zaman Now
Google/net
Ilustrasi PNS 

Oleh Muharril Al Aqshar

TAHAPAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, termasuk di Aceh, sudah dimulai. Semakin mendekati tanggal pesta demokrasi tersebut suhu perpolitikan biasanya semakin panas, tak terkecuali isu tentang keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam praktik politik praktis. Ditambah lagi calon petahana kembali maju dalam kontestasi pemilihan. Tidak bisa dipungkiri memang keterlibatan PNS dalam panggung politik disebabkan lemahnya penindakan hukum kepada para PNS yang terbukti terlibat politik praktis.

Sikap idealisme PNS yang sudah terpatri dalam hati tidak boleh luntur hanya karena iming-iming jabatan. Panggung politik praktis bukan instrumen untuk memperoleh jabatan secara instan. Akan tetapi sikap idialismelah yang menjadi modal besar menuju kesuksesan dalam dunia birokrasi. Hal ini dapat kita amati dan lihat para pejabat yang bertahan dalam kondisi dan situasi serta pergantian kepala daerah adalah mereka yang memiliki idealisme dan integritas.

Namun tidak ada yang bisa menahan niat hati untuk terjun ke dunia politik praktis. Meski imbauan dan sosialisasi telah disampaikan kepada PNS agar tetap netral dalam pilkada, namun masih tetap ada aparatur negara yang terlibat langsung dalam lembah politik praktis.

Menurut penulis, ada beberapa faktor penyebab mengapa banyak aparatur yang terjun ke dunia politik praktis tersebut, di antaranya kurangnya penegakan hukum atau sanksi yang diberikan kepada para PNS yang terbukti terlibat dalam politik juga adanya ekpektasi yang tinggi dari PNS tersebut untuk menduduki jabatan tertentu bilamana “jagoan”-nya terpilih dan menang dalam Pilkada.

Bila pemerintah tidak bertindak cepat dan bersikap tegas serta tidak melakukan upaya-upaya pencegahannya, maka ditakutkan banyak PNS akan tergoda dan akan luntur sikap idealisme, sehingga memilih untuk terlibat dalam dunia politik praktis. Hal ini dikarenakan besarnya pengaruh lingkungan, di mana banyak dari teman sejawatnya yang juga merupakan abdi negara terlibat dalam dunia politik tidak dikenakan sanksi apa-apa, sehingga memotivasi pegawai lainnya untuk ikut bergabung.

Dilarang terlibat politik praktis
Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dilarang terlibat dalam politik praktis. Berkenaan hal tersebut keterlibatan PNS dalam panggung politik merupakan hal yang sangat dilarang dan dalam UU tersebut juga menyatakan bahwa PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat.

Diterbitkannya UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Guberunur, Bupati dan Walikota dalam Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye dan pada ayat (2) diatur pula bahwa Petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masanya berakhir.

Walaupun pemerintah telah mengatur dalam UU sebagaimana dijelaskan di atas, para PNS bisa sedikit merasa lega. Ini karena larangan mutasi pegawai dalam kurung waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon dan 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah yang baru. Namun persoalan jaminan jabatan PNS tidak akan berpengaruh dan juga tidak akan bercampur-aduk lagi antara birokrasi dan politik masih belum ada garansi yang tegas.

Seharusnya pemerintah mengatur lagi tata cara pengangkatan PNS dalam jabatan baik esalon II, III dan IV dengan cara lebih mengedepankan nilai profesionalitas, kredibilitas dan akuntabilitas. Hal ini tentu dapat diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU ASN.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved