Pembahasan RAPBA 2018 Gagal Lagi

Pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 yang telah direncanakan Pimpinan DPRA

Pembahasan RAPBA 2018 Gagal Lagi
Irwan Djohan 

* Gubernur dan SKPA Sibuk Rapim

BANDA ACEH - Pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 yang telah direncanakan Pimpinan DPRA pada hari Senin (22/1) kemarin, gagal lagi dengan alasan pada hari yang sama pihak eksekutif sudah punya agenda tersendiri, yaitu melakukan rapat pimpinan (rapim) antara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dengan kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang dimintai tanggapannya mengenai tak adanya pimpinan SKPA yang hadir ke Gedung DPRA untuk membahas kelanjutan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2018 kepada Serambi, Senin (22/1) di ruang P2K Setda Aceh mengatakan, ia baru mendapat info itu saat hendak hadir mengikuti rapim dengan SKPA.

Terkait masalah RAPBA 2018, kata Irwandi, ia telah menyerahkan tugas kepada Wagub dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk menyelesaikannya dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRA. Untuk sementara ini atau dalam minggu ini, soal RAPBA 2018 Irwandi belum mau bicara dulu dan baru akan menjelaskannya kembali kepada publik setelah ada perkembangan terbaru dari tim.

Ketua TAPA, Sekda Dermawan MM yang dikonfirmasi di lokasi yang sama mengatakan, surat undangan untuk membahas kembali dokumen KUA dan PPAS 2018 dari Pimpinan DPRA yang ditujukan kepada Gubernur dan Ketua TAPA baru mereka terima Senin (22/1) pagi. Tanggal surat itu 19 Januari 2018, diteken oleh Wakil Ketua II DPRA, Teuku Irwan Djohan. “Kenapa surat itu bisa terlambat dikirim, kita tidak tahu. Namun begitu, untuk penjelasan lebih lanjut, tanyakan saja kepada Pak Wagub,” kata Sekda Aceh.

Wagub Aceh, Nova Iriansyah yang ditanyai Serambi seusai rapim mengatakan, acara yang dilaksanakan kemarin sudah dijadwalkan pihak eksekutif sejak sepekan lalu. Sedangkan undangan kelanjutan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 dari Pimpinan DPRA yang ditujukan kepada GubernurAceh, justru baru diterima Senin (22/) pagi ini.

Ketidakhadiran pihak eksekutif pada Senin kemarin untuk memenuhi undangan pimpinan DPRA tersebut, kata Wagub Nova Iriansyah, semata-mata karena jadwal acara yang telah disusun pihak DPRA beradu dengan jadwal rapim pihak eksekutif.

Gubernur Aceh, kata Nova, akan menjawab surat Pimpinan DPRA tersebut. :Tapi kapan akan beliau jawab, ya tunggu saja. Surat Pimpinan DPRA itu baru diterima pagi ini dan kita segera balas,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah pihak eksekutif akan memenuhi undangan Pimpinan DPRA itu? Wagub mengatakan, tunggu saja surat balasan dari Gubernur Irwandi Yusuf. “ Kami tidak bisa menjelaskannya, karena surat Pimpinan DPRA itu belum dibalas gubernur,” ujar Nova Iriansyah.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin yang ditanyai mengenai kelanjutan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 yang sempat terhenti beberapa waktu itu mengatakan, untuk menyikapi hal itu, Wakil Ketua II DPRA, Teuku Irwan Djohan, pada 19 Januari 2018 pekan kemarin, sudah menyurati gubernur dan TAPA untuk kembali duduk membahas dokumen KUA dan PPAS 2018 senilai Rp 14,7 triliun yang belum disepakati dan ditetapkan besaran nilai belanjanya secara bersama.

Kehadiran dirinya di Komisi IV DPRA, kata Muharuddin, untuk memantau apakah pada hari Senin (22/1) kemarin, ada pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 antara Komisi-komisi DPRA dengan mitra kerja SKPA-nya. “Tapi fakta yang kita temukan, pihak eksekutif justru tidak hadir dengan alasan, menurut Sekwan, A Hamid Zein, kepada kami, pihak SKPA pada hari dan jam yang sama sedang rapim dengan Gubernur di Kantor P2K Setda Aceh,” ujar Muharuddin.

Muhar mengatakan, jadwal pengesahan RAPBA 2018 yang terus molor, bukanlah keinginan DPRA. “Berbagai kendala yang muncul dan untuk penyelesaiannya sudah kita penuhi. Tapi, pada saat anggota DPRA memberikan ruang untuk rapat dengan pihak eksekutif, pihak eksekutif justru bikin rapat dengan gubernur. Akibatnya, jadwal penetapan besaran belanja 2018 yang akan dimasukkan ke dalam dokumen KUA dan PPAS 2018 jadi molor,” ucapnya.

Menurut Muhar, kalau penetapan besaran belanjanya saja belum disepakati, bagaimana mungkin dibahas dan disahkan RAPBA 2018? (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved