Terkait Bitcoin, Ini Pernyataan BI Perwakilan Aceh

Bukan hanya di Indonesia saja, ada beberapa negara lain telah melarang penggunaan mata uang virtual, seperti China,

Terkait Bitcoin, Ini Pernyataan BI Perwakilan Aceh
net
Bitcoin 

Laporan Budi Fatria | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bank Indonesia (BI) telah melarang penjualan, pembelian, maupun perdagangan mata uang virtual jenis apapun.

Salah satu Bank terbesar di Eropa, Nordea, juga akan memberlakukan kebijakan keseluruhan perusahaan melarang karyawannya untuk memiliki atau melakukan perdagangan cryptocurrency dikutip dari www.bitcoin.com.

Bukan hanya di Indonesia saja, ada beberapa negara lain telah melarang penggunaan mata uang virtual, seperti China, Singapura dan baru-baru ini Pemerintah Korea Selatan telah mempersiapakan aturan mengenai pelarangan mata uang virtual.

(Baca: Perancis Beri Peringatan soal Penggunaan Mata Uang Virtual, Termasuk Regulasi Bitcoin)

Namun ada juga negara yang melegalkan mata uang virtual ini, seperti di Jepang, telah menggunakan mata uang virtual untuk menggaji karyawan. Di Kanada, restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) juga telah menerima pembayaran dengan mata uang virtual.

Mengenai pelarangan pembelian, maupun perdagangan mata uang virtual di Indonesia, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis ikut memberikan pernyataan terkait pelarangan bitcoin saat berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia di Jalan Raya Lambaro Km 4,5 Desa Meunasah Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (23/1/2018).

"Bitcoin (virtual ), itu transaksi menggunakan internet, tidak ada satupun otoritas yang memonitoring di republik ini, kalau transaksi dilakukan dengan menggunakan virtual dan tidak diketahui siapapun itu sudah tidak sah, apa yang terjadi terhadap ekonomi, dagangan tidak bisa memprediksi perekonomian kita ke depan seperti apa, transaksi seperti apa, ngomong pertumbuhan ekonomi, ngomong masalah ekspor-impor, ngomong transaksi, kita tidak bisa tau turun naik seperti apa, tidak konek antara berapa transaki di dalam negeri yang tercatat, tapi ada transaksi lain yang hanya sayup-sayup kita terdengar tapi terlampau besar" ujar Kepala BI Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis.

(Baca: BI Kembali Tegaskan Larang Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia)

Dia juga menambahkan, kita gak tau nantinya bodong atau gak, ini kan seluruh dunia siapapun bisa akses ke sistem mereka buat, apakah sistem yang mereka buat mampu menopang bitcoin itu, apakah nanti diujung-ujungnya seperti skema ponzi.

"Kalau kita pakai logika sehat, transaksi mana dalam waktu singkat untung besar, itu sudah tidak sehat dan sangat mungkin itu sudah ilegag, justru itu beresiko, kalau orang untung dalam sehari bahkan hitungan jam berarti dibalik itu bisa juga rugi". (*)

Penulis: Budi Fatria
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help