Salam

Eksekutif dan Legislatif Permainkan Nasib Rakyat

Pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 yang telah direncanakan Pimpinan DPRA

Eksekutif dan Legislatif Permainkan Nasib Rakyat

Pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 yang telah direncanakan Pimpinan DPRA pada hari Senin (22/1) kemarin, gagal lagi karena pada hari yang sama pihak eksekutif sudah punya agenda tersendiri, yaitu melakukan rapat pimpinan antara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dengan kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Apapun alasan eksekutif dan legilsatif atas kemacetan pembahasan RAPBA itu, sebagian besar publik tak ingin memahaminya lagi. Polemik eksekutif dan legislatif justru dipahami sebagai mempermainkan nasib rakyat.

Sebab, keterlambatan penyusunan APBA jelas merugikan masyarakat. Masyarakat yang semestinya sudah menerima anggaran pembangunan atau pelayanan publik terpaksa harus tertunda menunggu selesainya penetapan APBA.

Publik paham bahwa formula APBA itu memang rentan dengan berbagai kepentingan politik. Akan tetapi, dalam penyusunannya aturan-aturan formal tetap harus dijadikan landasan, terutama prinsip dan kaidah normatifnya. Jika hal ini sungguh-sungguh dipedomani eksekutif dan legislatif, niscaya APBA tetap akan menjadi “tangan pemerintah daerah” dalam mensejahterakan masyarakat, dan bukan justru menjadi sumber konflik eksekutif dan legislatif setiap tahun.

Yang sangat memperihatinkan, ada satu penelitian mengatakan, pada umumnya Pemda yang mengalami keterlambatan pengesahan anggaran daerahnya adalah provinsi dan kabupaten/kota daerah tertinggal, sehingga perlu fasilitasi dan pengawasan lebih intensif dari Pemerintah Pusat.

Hasil penelitian itu kini menjadi bagian dari bahan ajaran untuk para mahasiswa. Direkomendasikan pula, daerah yang sering mengalami keterlambatan pengesahan anggaran daerah ini, supaya eksekutif dan legislatifnya ditingkatkan kapasitas sumberdaya manusia. Bahasa kasarnya, eksekutif dan legislatif supaya diajar lagi agar dapat menunaikan kewajibannya kepada daerah dan masyarakat.

Kemudian, dalam pandangan politik, penyebab keterlambatan pengesahan anggaran daerah ini utamanya adalah komitmen para elit yang sering “tergadai”. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa proses politik berbiaya tinggi menjadi motivasi kuat bagi legislatif dan eksekutif untuk sama-sama bernafsu besar ingin menguasai anggaran.

Mekanisme proses penganggaran yang dirancang sedemikian rapi untuk menghindari tindakan inkonstitusional, malah tak jarang diacak-acak dengan berbagai alasan, termasuk dengan mengambinghitamkan rakyat. Oleh sebab itu, anggaran daerah yang diharap dapat berimplikasi dalam merangsang bertumbuhnya sektor ekonomi, melawan pengangguran, dan atau menekan inflasi, justru berbalik arah. Pengangguran tetap “membludak”, kemiskinan jadi potret sehari-hari, dan angka pertumbuhan ekonomi selalu jadi bahan perdebatan para elit politik.

Pertanyaannya, bagaimana mengakhiri “dakwa-dakwi” RAPBA 2018 agar rakyat bisa segera dapat menikmati hak-haknya?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved