Gubernur Minta Dokumen PPAS Dibahas dengan Banggar

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf telah membalas surat Pimpinan DPRA perihal kelanjutan pembahasan dokumen Kebijakan

Gubernur Minta Dokumen PPAS Dibahas dengan Banggar

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf telah membalas surat Pimpinan DPRA perihal kelanjutan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2018 senilai Rp 14,7 triliun.

“Inti dari isi surat balasan Gubernur Aceh itu meminta agar pembahasan lanjutan dokumen KUA dan PPAS 2018 dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRA saja,” ungkap Wakil Ketua II DPRA, Teuku Irwan Djohan ST kepada Serambi di Banda Aceh, Selasa (22/1).

Irwan Djohan menilai, permintaan Gubernur Aceh itu sah-sah saja. Cuma Irwan mengingatkan, anggota Banggar DPRA itu jumlahnya 42 orang, sedangkan anggota TAPA hanya sembilan orang. Nah, apakah anggota TAPA mampu menguasai ribuan usulan kegiatan yang terdapat dalam dokumen KUA dan PPAS 2018 tersebut ketika anggota Banggar DPRA mempertanyakan usulan program dan kegiatannya.

DPRA, kata Irwan, menyurati kembali gubernur untuk membahas dokumen KUA dan PPAS 2018 yang didasari oleh permintaan Komisi III (membidangi keuangan) dan Komisi IV DPRA (membidangi pembangunan infrastruktur) dengan alasan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 dengan mitra kerja SKPA-nya belum tuntas.

Terkait hal itu, Irwan Djohan mempertanyakan apakah jika pembahasan kelanjutan dokumen KUA dan PPAS 2018 yang belum disepakati besaran belanja besarnya itu antara TAPA dengan Banggar Dewan bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ia juga mempertanyakan, apakah sembilan anggota SKPA menguasai usulan program dan kegiatan yang disampaikan 64 SKPA lingkup Pemerintah Aceh–mulai dari Sekda, para asisten, Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Kepala Inpektorat Aceh, Kepala Biro Pembangunan, dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh--tidak kewalahan menjawab pertanyaan 42 anggota DPRA terkait program dan kegiatan yang ingin dimintai keterangan tambahannya, supaya usulan anggarannya bisa disepakati bersama?

Irwan mengatakan, surat balasan Gubernur Irwandi sudah dibahas dalam rapat Banggar DPRA, Selasa (23/1) siang. Dalam rapat Banggar, mayoritas anggota mempertanyakan tujuan dari Gubernur Irwandi minta pembahasan lanjutan dokumen KUA dan PPAS 2018 senilai Rp 14,7 triliun itu tidak lagi di komisi-komisi, melainkan cukup di Banggar DPRA saja.

Selama ini, kata Irwan, pembahasan usulan program dan kegitan yang terdapat dalam dokumen KUAdan PPAS yang merupakan cikal bakal RAPBA tersebut dilakukan di tingkat komisi dengan mitra kerja SKPA-nya.

Hasil pembahasan di tingkat komisi bersama mitra kerja SKPA, dibahas kembali untuk finalisasi besarana anggarannya pada tingkat Banggar Dewan bersama TAPA. Pada pembahasan Banggar dengan TAPA, disepakati besaran belanja yang akan ditetapkan dalama dokumen KUA dan PPAS. “Kesepakatan penetapana belanja itu sampai kini belum dilakukan, makanya kita kirim surat pada hari Jumat (19/1), tapi baru diterima TAPA dan Gubernur Aceh pada Senin (22/1) pagi,” sebut Irwan Djohan.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved