Opini

Obligasi Aceh Mengapa tidak?

MEMBANGUN Aceh hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tidak cukup

Obligasi Aceh Mengapa tidak?

Oleh A. Sakir Jalil

MEMBANGUN Aceh hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tidak cukup. Kita perlu menggali sumber-sumber dana pembangunan selain APBA, yaitu potensi sumber dana dari masyarakat seperti menerbitkan obligasi daerah, yang sekaligus juga merupakan wadah investasi bagi masyarakat.

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tanggal 29 Desember 2017, daerah diberikan hak untuk menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) sebagai sumber dana pembangunan, terutama sumber dana pembiayaan infrastruktur alternatif bagi pemerintah daerah selain melalui APBD.

Masyarakat investor di daerah yang membeli obligasi daerah ini juga akan diuntungkan, karena mereka mendapat bunga (kupon) yang lebih tinggi dari tingkat bunga perbankan setiap periode dari obligasi yang mereka beli dan nilai pokok pembeliannya akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo.

Dasar hukum diterbitkan obligasi daerah adalah UU No.8 Tahun 1995 tetang Pasar Modal, dan tiga Peraturan OJK yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2017, yaitu: POJK No.61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; POJK No.62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan; POJK No.63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Mengenal obligasi daerah
Obligasi daerah (municipal bond) sama dengan obligasi pada umumnya, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh suatu daerah, ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Semua risiko yang timbul dari penerbitan obligasi daerah ditanggung oleh daerah yang menerbitkannya, karena pemerintah pusat tidak menjamin penerbitan obligasi daerah tersebut. Pokok pinjaman akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo, ditambah dengan pembayaran bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah disepakati semula.

Menurut PP No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, obligasi daerah yang diterbitkan harus merupakan obligasi pendapatan (revenue bond), yaitu obligasi untuk mendanai kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh (full cost recovery). Jadi, obligasi daerah bukan untuk menutupi kekurangan kas daerah, tetapi ditujukan lebih kepada sumber dana alternatif untuk percepatan pembangunan di suatu daerah. Untuk itu menerbitkan obligasi daerah perlu persetujuan DPRD.

Adapun karakteristik obligasi daerah secara umum, yaitu: Pertama, merupakan pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari masyarakat (lebih 1 tahun, biasanya 5, 10, 20 dan bahkan 30 tahun); Kedua, diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri (Bursa Efek Indonesia - BEI); Ketiga, dikeluarkan dalam mata uang rupiah; Keempat, hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi aset tetap sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan manfaat bagi masyarakat, dan; Kelima, nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

Sedangkan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah di antaranya: (1) pelayanan air minum; (2) penanganan limbah dan persampahan; (3) transportasi; (4) rumah sakit; (5) pasar tradisional; (6) tempat perbelanjaan; (7) pusat hiburan; (8) wilayah wisata dan pelestarian alam; (9) terminal dan sub terminal; (10) perumahan dan rumah susun; dan (11) pelabuhan lokal dan regional.

Pemerintah Aceh akan mendapatkan banyak keuntungan dan manfaat dari penerbitan obligasi daerah dengan mekanisme penawaran umum obligasi daerah melalui pasar modal, sebab mekanisme yang berlaku di pasar modal akan memungkinkan lebih banyak lagi pihak yang terlibat untuk memberikan pinjaman dalam bentuk obligasi. Selain itu melalui obligasi daerah, Pemda akan dimungkinkan mendapatkan pinjaman dari investor asing, mengingat pinjaman secara langsung tidak diperbolehkan bagi pemerintah daerah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved