Pengamat: Sektor Riil Bergantung pada APBA

Pengamat Ekonomi dan Sosial dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Pengamat: Sektor Riil Bergantung pada APBA

BANDA ACEH - Pengamat Ekonomi dan Sosial dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Dr Taufik A Rahim SE MSi mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Aceh sangat bergantung pada pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). APBA merupakan stimulus untuk mendenyutkan sektor riil yang meliputi pertanian, perkebunan rakyat, perikanan, dan manufaktur.

“Kalau itu tidak segera disahkan, maka uang yang menjadi stimulus terhadap tingkat ekonomi itu juga akan terhambat. Itu sektor riil hari ini. Kasihan kita melihatnya. Saya baru pulang dari kampung-kampung, mereka sangat prihatin kehidupannya. Jangankan untuk produksi pertanian dan peternakan, kebun saja banyak yang dijual. Untuk kebutuhan sendiri yang sifatnya substansi saja tidak terpenuhi. Daya beli masyarakat saat ini sangat lemah,” beber Taufik menanggapi Program Cakrawala Radio Serambi FM membahas Editorial (Salam) Serambi bertajuk Eksekutif dan Legislatif Permainkan Nasib Rakyat, Rabu (24/1) pagi.

Program cakrawala tersebut juga menghadirkan narasumber internal yaitu Waredpel sekaligus Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Asnawi Kumar dipandu host dari Radio Serambi FM, Tya Andalusia.

Taufik mengatakan, sektor riil memberi multiplier effect karena meliputi proses mulai produksi, distribusi, hingga pemasaran. Itu masuk dalam ekonomi makro yang memberi dampak bagi Aceh. Tapi saat ini yang hidup adalah usaha jasa seperti warung kopi. Cuma itu sifatnya tidak begitu makro.

Taufik pun membeberkan dampak keterlambatan pengesahan APBA bagi Aceh. Pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh sekarang masih di bawah rata-rata tingkat ekonomi nasional (5,04 persen pada tahun 2017, sedangkan Aceh hanya 4,8 atau 4, 7 persen per Desember 2017).

Kedua, menciptakan pengangguran yang lebih luas. Sektor ekonomi banyak yang tidak bisa bergerak karena memang tak punya modal. Ketiga, kemiskinan akan semakin banyak (51.000 atau sekitar 8-9 persen) dan kemungkinan akan naik.

Keempat, munculnya ketidakadilan. Kelima, stabilitas sosial ekonomi masyarakat akan terganggu, sehingga penyakit sosial akan semakin banyak di desa-desa.

“Jadi mereka kan punya target. Baik eksekutif maupun legislatif, mereka itu kan berada di belakang partai. Mereka akan bertarung untuk 2019, sedangkan pada tahun 2018 mereka sudah perlu modal. Cost politic mereka lebih tinggi. Memang sih ada yang menyebutkan tanpa mahar. Tapi nonsense itu, di balik meja tetap berlaku mahar,” imbuh Taufik.

Ia melihat, ini soal keikhlasan legislatif dan eksekutif saja. Karena keterlambatan pengesahan APBA, berdasarkan aturan mereka tidak digaji selama 3-6 bulan. Tapi mereka tak ambil pusing dengan persoalan itu.

Menurutnya, terkadang itu hanya ‘gertak sambal’ pemerintah pusat, karena selama ini banyak aturan hukum yang dilanggar, tapi aman-aman saja.

“Yang labraknya ya elite, kita di bawah nggak tahu. Mereka bisa kongkalikong, itu sebab mereka nggak ambil pusing,” tebak Taufik. (rul)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved