PNS dan Aparatur Desa di Abdya tak Boleh Jadi PPK dan PPS, Ini Alasannya

"Alhamdulillah, hari pertama ini, sudah banyak yang mendaftar, mencapai puluhan orang dari sembilan kecamatan,"

PNS dan Aparatur Desa di Abdya tak Boleh Jadi PPK dan PPS, Ini Alasannya
Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS 

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Puluhan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kamis (25/1/2018) mulai mendaftar dan menyerahkan berkas ke kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya (Abdya).

Ketua Divisi Sosialisasi SDM dan Partisipasi Masyarakat KIP Abdya, Fakhrul Razi mengatakan penerimaan berkas pendaftaran PPK itu dilakukan selama tujuh hari, sejak 25 Januari hingga 31 Januari 2018.

"Alhamdulillah, hari pertama ini, sudah banyak yang mendaftar, mencapai puluhan orang dari sembilan kecamatan," ujar ketua Divisi Sosialisasi SDM dan Partisipasi Masyarakat KIP Abdya, Fakhrul Razi kepada Serambinews.com, Kamis (25/1/2018) sore.

Baca: KIP Banda Aceh Ajak Warga Daftarkan Diri Sebagai Calon PPK dan PPS

Berkas yang diserahkan itu, tambahnya, selanjutnya akan dilakukan penelitian adminitrasi oleh tim selama tiga hari.

Bagi yang lulus adminitrasi, akan mengikuti ujian tulis yang direncanakan 10 dan 11 Februari di MTsN Susoh.

Namun, sambungnya, bagi honorer, tenaga kontrak, aparatur desa dan PNS tidak dibenarkan menjadi anggota PPK.

Hal itu, menindaklanjuti surat edaran bupati Abdya beberapa waktu lalu.

"Dari sisi aturan memang tidak dilarang. (Namun) ada surat edaran dari KPU, kalau PNS jadi penyelenggara status PNS nya dinonaktifkan dulu. Karena tidak boleh menerima honor ganda. Begitu juga tenaga kontrak, aparatur desa," ungkapnya. (*)

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help