SerambiIndonesia/
Home »

Sport

PSSI Aceh Gugat Pusat ke BAORI

Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Aceh resmi melayangkan surat gugatan ke Badan Arbritase Olahraga Indonesia (BAORI)

PSSI Aceh Gugat Pusat ke BAORI - koordinator-askabaskot-dan-klub-nazir_20180125_093129.jpg
KOORDINATOR Askab/Askot dan Klub, Nazir Adam didampingi Ketua Asprov PSSI Aceh, Adly Tjalok bin Ibrahim dan Sekum Khaidir TM memberikan keterangan kepada wartawan, petang kemarin.
PSSI Aceh Gugat Pusat ke BAORI - kuasa-hukum-asprov-pssi-aceh-hendri-saputra_20180125_093211.jpg
KUASA hukum Asprov PSSI Aceh, Hendri Saputra menyerahkan gugatan kepada panitera penerimaan perkara BAORI, Aris Budiman di Jakarta, siang kemarin.

* Terkait Plt Ketua Umum

BANDA ACEH - Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Aceh resmi melayangkan surat gugatan ke Badan Arbritase Olahraga Indonesia (BAORI), dengan tergugat PSSI Pusat. Gugatan tersebut terkait dengan keputusan PSSI Pusat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

“Hari ini, kami resmi menggugat PSSI Pusat. Surat gugatan kami juga telah diterima oleh BAORI di Jakarta, tadi siang. Kini, kami sedang menunggu jadwal sidang atas perkara ini,” ungkap Ketua Asprov PSSI Aceh, Adly Tjalok bin Ibrahim dalam konferensi pers di Kantor PSSI Aceh, petang kemarin.

Menurut Adly, keputusan menggugat PSSI Pusat merupakan desakan dari pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab), Asosiasi Kota (Askot) dan klub yang berada di bawah Asprov. Apalagi, keputusan pusat sangat banyak ditemukan kejanggalan. Untuk itulah, atas permintaan anggota Asprov PSSI Aceh, pihaknya resmi mengajukan gugatan.

Selain itu, langkah yang diambil, tambah dia, harus dilakukan untuk menyelamatkan kedaulatan, wibawa, dan harga diri sepakbola di Aceh. Karena, selama ini kepengurusan Asprov PSSI dengan anggota berjalan tanpa ada konflik. “Gugatan ini untuk menyelamatkan kedaulatan, dan wibawa dunia sepak bola di Aceh,” tegasnya.

Didampingi Sekum Asprov PSSI Aceh, Khaidir TM, Adly kembali mengaku kalau langkah menggugat pusat harus diambil untuk menentukan status hukum. Di mana ia menginginkan supaya Asprov PSSI jangan sampai ada dua orang ketua umum. Sehingga perlu adanya kepastian hukum seperti diharapkan anggota Asprov.

Sementara itu, Koordinator Askab/Askot dan Klub, Nazir Adam secara terbuka menjelaskan, bahwa kepengurusan Asprov PSSI Aceh berakhir 3 Februari 2018. Sebab, kepengurusan ini dikukuhkan oleh oleh Ketua Umum PSSI Pusat, Djohar Arifin Husein pada 3 Februari 2014. “Kalau merujuk Statuta PSSI, maka setiap kepengurusan itu selama 4 tahun,” katanya.

Namun, kritik Nazir, periode kepengurusan belum berakhir 3 Februari 2018 mendatang, ternyata PSSI Pusat sudah menunjuk Plt Ketua Umum pada 20 Desember 2017. Artinya, keputusan ini jelas-jelas melanggar Statuta PSSI. Apalagi, dalam surat penujukkan itu tidak disebutkan apa alasan pergantian Ketua Umum Asprov PSSI Aceh definitif.

Pada sisi lain, Nazir menyebutkan, sesuai dengan Kongres PSSI 2014, maka induk sepak bola di Tanah Rencong bernama Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI. Artinya, Askab/Askot, dan klub tak mengenal Asprov PSSI Nanggroe Aceh Darussalam. Di mana, surat dari PSSI Pusat itu ditunjukkan kepada PSSI Nanggroe Aceh Darussalam.

“Sesuai dengan statuta dan kongres 2014, kami hanya mengenal nama Asprov PSSI Aceh. Bukan PSSI Nanggroe Aceh Darussalam. Karena itu, Askab/Askot dan klub, harus mengerti siapa yang sah. Tentu, surat yang dikirim salah alamat,” tegas Ketua PSSI Pidie.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help