SerambiIndonesia/

Adu Argumen di Ruang Sidang bukan di Medsos

KEPALA Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin meminta para pihak (eksekutif dan legislatif) untuk mempercepat

Adu Argumen di Ruang Sidang bukan di Medsos
TAQWADDIN HUSIN

KEPALA Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin meminta para pihak (eksekutif dan legislatif) untuk mempercepat pengesahan RAPBA 2018. Ombudsman juga meminta agar tidak ada lagi debat kusir soal polemik RAPBA yang saban tahun telat disahkan.

“Jangan ada lagi dawa-dawi, jangan lagi saling balas pantun yang kontra produktif dengan kepentingan publik. Jikapun ingin memperkuat argumentasi, lakukan di dalam sidang DPRA, jangan di ranah medsos,” kata Taqwaddin terkait polemik RAPBA 2018 kepada Serambi, kemarin.

Ombudsman juga mendukung agar Gubernur Aceh memenuhi undangan DPRA, dijadwalkan Senin, 29 Januari 2018 guna melanjutkan pembahasan, menuntaskan, menyepakati, dan segera mengesahkan RAPBA 2018. Menurut Taqwaddin, perihal ini harus benar-benar dapat perhatian kedua pihak, mengingat sengkarutnya persoalan APBA 2018. “Kurangi rasa saling curiga. Mari duduk bersama dengan rendah diri dan pikiran positif untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Taqwaddin.

Ia berharap, agar kedua belah pihak menurunkan tensi dan ego masing-masing. Masyarakat, kata Taqwaddin juga diajak untuk memberi apresiasi positif atas kearifan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh juga kepada pimpinan DPRA, guna mempercepat pengesahan RAPBA 2018 dalam bulan Januari ini.

“Tetapi, apabila dalam proses yang sedang berlangsung ini ternyata masih ada yang mengganjal, kami harap persoalan tersebut diberi tanda bintang dan pembabasan dilanjutkan agar pembahasan tidak stagnan,” ujarnya.

Taqwaddin berharap, dalam minggu ini RAPBA 2018 dapat disahkan agar bisa segera diimplementasikan. Hal ini penting karena pelayanan publik dan ekonomi Aceh sangat tergantung pada APBA. “Sesuatu yang masih mengganjal saya rasa dapat disepakati lagi pada pertengahan tahun saat rapat pembahasan APBA-P 2018,” sebutnya.

Taqwaddin menambahkan, saat ini, jutaan masyarakat Aceh bergantung hidupnya pada APBA. Petani, misalnya, mereka ingin irigasi yang airnya lancar, pupuk yang tersedia murah, bantuan bibit dan penyuluhan pertanian, semuanya akan eksis karena didukung dengan dana APBA.

“Ini baru contoh dalam satu bidang kegiatan. Bidang usaha yang lainpun sangat membutuhkan dana dari APBA, karena APBA adalah sesuatu yang penting dan strategis bagi masyarakat Aceh.

Terkahir, kata Taqwaddin, APBA adalah dana publik milik rakyat Aceh yang harus berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh. Karenanya, upaya memperlambat pengesahan APBA sama dengan mempersulit kehidupan rakyat Aceh. “Semoga Gubernur dan Pimpinan DPRA lebih mengutamakan kepentingan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkas Taqwaddin. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help