Eksekutif-Legislatif Beda Orientasi

Senator Aceh, Ghazali Abbas Adan, melihat adanya metode dan orientasi yang saling bertolak belakang antara eksekutif

Eksekutif-Legislatif Beda Orientasi
Anggota DPD RI Perwakilan Aceh, Ghazali Abbas Adan bersalaman dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di suatu kegiatan beberapa waktu yang lalu. 

* Penyebab Pengesahan RAPBA Tersendat

JAKARTA - Senator Aceh, Ghazali Abbas Adan, melihat adanya metode dan orientasi yang saling bertolak belakang antara eksekutif dan legislatif di Aceh, yang mengakibatkan tersendatnya pengesahan Qanun APBA 2018.

Menurut Ghazali Abbas, eksekutif ingin menerapkan metode e-planning, e-budgetting dan e-reporting dalam penyusunan APBA, sehingga setiap sen uang negara baik yang bersumber dari dana transfer Pusat maupun PAD mudah diawasi, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebaliknya pihak legislatif, kata Ghazali, tidak dapat menerima metode itu karena akan menutup masuknya ‘penumpang gelap’ alias dana aspirasi dengan kalkulasi jumlah yang fantastis. “Betapa tidak, untuk tahun 2018 ini disebut-sebut jumlahnya Rp 1,7 triliun dan pada gilirannya akan terbagi habis dengan bermacam alasan. Padahal itu untuk memenuhi biaya politik tinggi yang dibungkus dengan dalih memenuhi aspirasi,” kata Ghazali, Sabtu (27/1).

Menurut dia, perbedaan metode dan orientasi inilah yang menjadi biang keladi dan sebab musabbab tak bisa disahkannya RAPBA. Seharusnya pembahasan sudah tuntas akhir Desember 2017 silam. “Saya harus mengatakan, selama ada pihak yang merasa dihantui oleh politik berbiaya tinggi, maka selama itu pula ABPA menjadi sumber utama untuk menjinakkannya,” tukas Ghazali Abbas

Terpisah, Wakil Ketua DPRK Bireuen, Athaillah M Saleh, mengatakan, belum disahkannya RAPBA 2018 juga telah mengorbankan kepentingan kabupaten/kota di Aceh.

“Di situ (APBA) juga ada kepentingan kabupaten/kota, terutama menyangkut dana otsus yang diplotkan melalui APBA. Itu jangan sampai diabaikan, karena nanti kabupaten/kota juga ikut dirugikan,” kata Athaillah kepada Serambi, Minggu (28/1.

Karena itu, kata dia, pemerintah kabupaten/kota di Aceh juga perlu memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA bahwa kabupaten/kota juga punya hak di APBA, bukan hanya kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh semata.

“Kalau mereka tidak mengesahkan APBA, juga akan tertahannya pelaksanaan pembangunan melalui dana otsus untuk kabupaten/kota yang memang sudah ada haknya. Imbasnya, akan merugikan masyarakat dari segala aspek,” pungkas politisi PPP ini.

Karena itu ia mengajak DPRA dan Gubernur agar sama-sama membangun komunikasi yang positif. “Ayo, utamakan kepentingan bersama bagi masyarakat banyak. Tinggalkan kepentingan pribadi atau kelompok. Kalau itu kita utamakan, saya kira tidak ada suatu hal yang bisa menghambat pengesahan APBA,” demikian Athaillah.(dan/fik/c38)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help