Empat Korban Gempa Diabaikan Tim Pendataan

Empat Keluarga yang merupakan korban gempa asal Gampong Keudee Panteraja, Kecamatan Panteraja

Empat Korban Gempa Diabaikan Tim Pendataan
Salah satu korban bencana gempa asal Gampong Keude Penteraja, Kecamatan Panteraja, Pidie Jaya duduk didepan teras bagian rumah tinggal setelah sebelumnya rumah berbetuk Ruko hancur akibat gempa, Minggu (28/1/2018) 

* Alasannya Karena Tinggal di Ruko

MEUREUDU - Empat Keluarga yang merupakan korban gempa asal Gampong Keudee Panteraja, Kecamatan Panteraja, Pidie Jaya (Pijay), memprotes tindakan tim pendataan yang tidak memasukkan nama mereka ke dalam daftar penerima rumah bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascagempa.

“Alasannya, karena mereka tinggal di rumah toko. Padahal toko itu sudah puluhan tahun menjadi tempat tinggal mereka, dan bukan tempat usaha,” kata Muhaddir Ridwan, staf Aliansi Pemuda Aceh (APA) Pidie Jaya, Minggu (28/1).

Keempat korban gempa yang diabaikan tim pendataan tersebut masing-masing, Hj Zainabon dengan kondisi bangunan rusak berat, Hamidah Yusuf dengan kondisi bangunan juga rusak berat, Razali M Husein dengan kondisi bangunan rusak sedang, dan Rosmiati dengan kondisi bangunan rusak sedang.

Menurut Muhaddir Ridwan, selama puluhan tahun, keempat keluarga korban gempa di Gampong Keudee Panteraja itu telah menempati rumah toko (Ruko) sebagai tempat tinggal, karena keterbatasan tanah. “Seharusnya tim pendataan tidak mengabaikan mereka, karena mereka juga korban gempa,” ujarnya.

Padahal, saat pendataan sebelumnya, keempat rumah korban tersebut masuk dalam SK Bupati sebagai calon penerima bantuan. Namun saat dilakukan pendataan kembali, nama mereka malah tidak masuk dalam daftar penerima bantuan rumah.

Meski sudah beberapa kali diprotes dalam masa sanggah, termasuk melakukan uji publik yang hasilnya membenarkan bahwa keempat keluarga itu menetap di ruko tersebut sebagai tempat tinggal mereka, tim pendataan tetap tidak menggubrisnya. Persoalan ini juga telah diadukan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pijay. “Pihak BPBD juga mengakui, bangunan yang ditempati meski berbentuk Ruko namun merupakan tempat tinggal korban gempa, maka diizinkan masuk dalam pendataan bantuan rumah rehab-rekon. Karenma itu kami mendesak BPBD segera menindakdaklanjuti persoalan ini demi keadilan bagi setiap korban gempa,” ujarnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pijay, M Nasir MPd, Minggu (28/1) membenarkan, bahwa sepanjang tempat yang ditempati itu benar sebagai tempat tinggal, meski berbentuk Ruko namun warga dimaksud tidak memiliki tempat tinggal lain, maka berhak dicantumkan dalam data penerima bantuan rehabilitasi dan rekontruksi ini.

“Kecuali, jika korban gempa memiliki tempat lain sebagai tempat tinggal dan menjadikan ruko itu hanya sebagai tempat usaha, maka ia tidak berhak menerima bantuan ini,” jelasnya. Ia menambahkan, jika korban gempa ini suatu saat diketahui memiliki tempat tinggal lain, maka segala bantuan dana yang diterima harus dikembalikan.

Agar bisa dicatat sebagai korban gempa yang berhak menerima bantuan, warga tersebut disarankan melakukan sanggahan kembali ke tim konsultan pendataan, dengan menyertakan surat keterangan dari keuchik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tempat selain rumah tinggal yang berbentuk Ruko tersebut. “Semua keterangan ini wajib dipertangungjawabkan secara hukum tanpa rekayasa. Jadi, silakan korban membuktikannya kepada tim konsultan pendataan,” ujarnya.(c43)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help