Opini

APBA dan Pemerintahan yang Terbelah

SAMPAI mendekati ujung bulan pertama awal 2018 ini, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)

APBA dan Pemerintahan yang Terbelah

Oleh Mashudi SR

SAMPAI mendekati ujung bulan pertama awal 2018 ini, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum menemukan kata putus. Semestinya akhir tahun lalu dokumen anggaran ini sudah selesai dibahas dan sekarang tingga proses pengundangannya saja. Tetapi, apa lacur, tarik ulur kepentingan legislatif dengan eksekutif belum menemukan formula dan harus melibatkan campur tangan pemerintah pusat untuk menyelesaikannya.

Jika ada pihak yang paling terdampak dari keterlambatan ini, mereka adalah rakyat Aceh kebanyakan. Kehidupan ekonomi khusunya sektor riil terganggu. Kalender perencanaan pembangunan tidak bisa dijalankan tepat waktu. Kualitas pelayanan dasar publik menurun. Pendeknya, keterlambatan ini membawa efek domino yang sangat buruk bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kejadian ini bukan pertama terjadi. Hampir saban tahun pembahasan anggaran melewati tenggat waktu. Argumentasi yang apoligis disampaikan pejabat ekskutif dan wakil rakyat menutupi ke-salahan mereka. Begitupun sumpah serapah dari masyarakat mereka keluarkan sebagai ungkapan kekesalan dan kekecewaan melihat nasib mereka dipermainkan lewat anggaran.

Mengapa peristiwa serupa ini selalu berulang? Sampai kapan kedisiplinan terhadap waktu pembahasan dan pengesahan bisa ditepati? Benarkah kepentingan politik jangka pendek politikus yang menjadi faktor determinan dibalik selalu molornya pengesahan anggaran daerah? Atau apakah ini bentuk kegagalan kepala daerah membangun komunikasi setara eksekutif-legislatif bahwa anggaran ini sesungguhnya harus mendapat prioritas karena berkaitan langsung dengan “periuk nasi” masyarakat?

Dibanyak daerah, persoalan keterlambatan pengesahan anggaran ini juga sering terjadi. Tidak ada daerah yang terbebas dari keterlambatan pengesahan anggarannya. Jika mau jujur, sebetul-nya ini sudah menjadi persoalan nasional. Meski begitu, ia belum dianggap hal yang mengkha-watirkan sebab masih ada jalan keluar. Tidak sampai terjadi deadlock, sehingga pemerintahan daerah mengalami shutdown seperti yang terjadi pada pemerintahan Amerika Serikat.

Korban sistem
Tulisan singkat ini mencoba melihat persoalan tersebut dengan kacamata yang lebih teoritis. Lewat cara pandang ini barangkali kita bisa menyadari betapa kemelut anggaran itu adalah perkara sistem. Karena itu tidak bisa diselesaikan dengan mudah apalagi dalam waktu singkat. Perlu upaya besar dan kemauan politik yang kuat untuk menata kembali relasi institusi demokrasi kita agar lebih sehat.

Sebagai negara yang berbentuk republik, sudah disepakati sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial. Dengan demikian kedudukan eksekutif dan legislatif menjadi setara. Pengisian jabatan, keduanya dipilih langsung oleh rakyat lewat sistem pemilihan umum dengan instrumen-instrumen pemilihan.

Hal serupa juga terjadi di daerah. Kepala eksekutif memperoleh mandat dari rakyat lewat pemilihan langsung. Sama persis seperti anggota dewan yang juga dipilih langsung dan ditentukan lewat suara terbanyak. Masing-masing berada dalam posisi yang sama dan dikategorikan sebagai organ inti pemerintahan daerah. Dan semua itu diajukan lewat partai politik, satu-satunya organisasi yang diberikan mandat konstitusi untuk mengajukan calon kepala daerah atau anggota legislatif.

Pemilu yang dijadikan sebagai sarana prosedural memilih pejabat publik, merupakan rekayasa politik yang konstitusional untuk memperkuat sistem presidensial sekaligus menyederhanakan sistem kepartaian. Melalui berbagai varian dari sistem pemilu, pemilihan kepala eksekutif dan anggota legislatif dilakukan. Inilah yang ingin dicapai dari rancang bangun sistem pemilihan dan kepartaian yang setiap periode disempurnakan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved