Pemkab Tamiang belum Lunasi Utang RSU Rp 1,9 M

Pemkab Aceh Tamiang sampai saat ini belum membayar utang RSUD Aceh Tamiang atas biaya pembelian

Pemkab Tamiang belum Lunasi Utang RSU Rp 1,9 M
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NASIR
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyalami pasien seorang nenek di ruang ICU RSUD Aceh Tamiang, Sabtu (28/10/2017). 

* Masih Menunggu Pendapat Kejaksaan

KUALASIMPANG - Pemkab Aceh Tamiang sampai saat ini belum membayar utang RSUD Aceh Tamiang atas biaya pembelian obat kepada pihak ketiga yang jumlahnya mencapai Rp 1,9 miliar.

Kepala BPKAD Aceh Tamiang, Abdullah, Senin (29/1) mengatakan, Pemkab belum membayar utang kepada perusahaan pemasok obat tersebut karena Pemkab masih menunggu pendapat hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Negeri Kualasimpang.

Pentingnya pendapat hukum tersebut, karena terkait bertambahnya nilai utang obat RSU Aceh Tamiang tahun 2016. “Awalnya hasil pemeriksaan BPK, utang RSU Tamiang sebesar Rp 660 juta, namun kemudian bertambah setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Aceh Tamiang menjadi Rp 1,9 miliar,” katanya. Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Aceh Tamiang pun tidak berani mengambil keputusan membayar utang tersebut sebelum adanya pendapat hukum terkait hal ini.

Permintaan pendapat hukum itu dilayangkan Pemkab Aceh Tamiang ek Kejari setempat sejak Desember 2017. Namun pihak kejaksaan mengatakan belum dapat menganalisanya, karena pihak RSU belum menyerahkan data utang obat tersebut. “Data itu baru diserahkan pihak RSU Tamiang sekitar dua minggu lalu ke kejaksaan, dan kami masih menunggu legal opinion tersebut sebelum melakukan pembayaran utang dimaksud, agar ada kepastian hukum,” jelasnya.

Sikap Pemkab Tamiang yang menunda pembayaran utang obat karena harus menunggu pendapat hukum dari Kejari setempat, membuat proses penyediaan obat di RSUD Aceh Tamiang terhambat sejak pertengahan tahun 2017 hinga saat ini.

Direktur RSU Aceh Tamiang saat itu, Ibnu Azis mengatakan, untuk penyediaan obat-obatan, pihaknya harus membeli obat pada perusahaan lain, karena perusahaan mitra rumah sakit tidak mau melayani pemesanan obat dari RSUD Aceh Tamiang sebelum utang tersebut dibayar.

Terkait jumlah utang yang bertambah, Ibnu Azis mengatakan hal itu disebabkan tingginya pemesanan obat di akhir tahun 2016, seiring dengan meningkatnya jumlah pasien saat itu yang mencapai 1.000 orang per bulan.

Data diperoleh Serambi, pagu anggaran pembelian obat untuk RSUD Aceh Tamiang tahun 2016 mencapai Rp 12 miliar. Hasil audit BPK, utang obat yang belum dibayar Rp 634 juta. Namun, saat dilakukan audit secara internal oleh pihak RSUD bersama inspektorat, ditemukan adanya utang yang belum dibayar. Sehingga memunculkan persoalan baru terkait selisih jumlah utang, yang hingga saat ini belum juga tuntas.(md)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved