Imbauan Pramugari Berjilbab Ternyata Duluan Pemprov

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh ternyata sudah terlebih dahulu mengeluarkan surat imbauan kepada pramugari

Imbauan Pramugari Berjilbab Ternyata Duluan Pemprov
FACEBOOK.COM
Pramugari berjilbab 

BANDA ACEH - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh ternyata sudah terlebih dahulu mengeluarkan surat imbauan kepada pramugari semua maskapai untuk mengenakan jilbab, jika mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blangbintang, Aceh Besar. Surat yang ditandatangani Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tersebut diterbitkan pada 7 Desember 2017.

Itu artinya, imbauan Pemerintah Aceh terkait itu, lebh duluan dibandingkan dengan surat imbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh Besar, tertanggal 8 Januari 2018. Sebagaimana diberitakan dalam dua hari terakhir, Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali meminta pramugari semua maskapai yang melayani rute ke Bandara SIM Blangbintang, Aceh Besar untuk mengenakan pakaian muslimah atau mengenakan jilbab.

Surat itu ditujukan kepada delapan pimpinan maskapai, yaitu untuk GM Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Citilink, Sriwijaya Air, Wings Air, AirAsia, dan Firefly. Dalam wawancara dengan Serambi, Selasa (30/1), Bupati Mawardi sendiri juga sempat mengatakan, bahwa perihal imbauan itu sudah ia koordinasikan dengan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Informasi tentang Pemerintah Aceh sudah duluan mengeluarkan surat imbauan itu, diketahui Serambi dari Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Dr Munawar A Djalil, Selasa (30/1/2018) malam. “Ini surat sebelumnya dari Pemerintah Aceh, Pak Gubernur juga mengimbaui maskapai tentang itu, surat diterbitkan pada tanggal 7 Desember,” kata Munawar A Djalil, yang juga mengirim foto surat kepada Serambi melalui WhatsApp.

Jika Pemerintah Aceh Besar mengirimkan surat itu ke delapan pimpinan maskapai, Pemerintah Aceh mengirim surat bernomor 451/36033 tersebut kepada enam pimpinan maskapai, yaitu Garuda Indonesia, Lion Group, Batik Air, Air Asia, Citilink, dan Firefly. “Kami mengimbau, kiranya Saudara meminta seluruh kru pesawat tujuan Aceh terutama pramugari yang beragama Islam, untuk berpakaian busana islami dan bagi non-muslim dapat menyesuaikan,” demikian bunyi salah satu point penegasan dalam surat tersebut.

Munawar A Djalil menambhakan, imbauan Pemerintah Aceh tersebut tentunya berdasarkan Undang-undang 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

“Berdasarkan regulasi di atas, Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rangka memastikan syariat Islam berjalan dengan baik dan benar di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi, salah satu misi terpenting Aceh di bawah kepemimpinan Pak Irwandi dan Pak Nova adalah penguatan syariat Islam,” katanya.

Menurut Munawar, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh punya political will dalam penegakan syariat Islam, artinya tidak hanya sebatas retorika namun punya keinginan yang kuat dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tentu political will ini harus mendapat dukungan semua pihak. Imbauan ini pula sangat penting artinya dalam rangka mendukung upaya penguatan syariat Islam yang humanis di Aceh yang telah berlaku sejak 17 tahun silam.

Terakhir, ia menjelaskan, antara surat imbauan Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Besar, kata Munawar, subtansinya sama. Hanya saja Pemkab Aceh Besar mengimbau untuk seluruh kru.

“Nah kalau imbauan Gubernur sangat toleran dengan non-muslim, bisa menyesuaikan. Terpenting, kedua imbauan ini untuk penguatan syariat Islam di Aceh,” pungkas Munawar A Djalil. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help