Ketua KIP Aceh Mundur dari Pengurus 5 Ormas

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi, resmi mengundurkan diri dari kepengurusan lima

Ketua KIP Aceh Mundur dari Pengurus 5 Ormas
RIDWAN HADI

BANDA ACEH - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi, resmi mengundurkan diri dari kepengurusan lima organisasi masyarakat (ormas). Pengunduran diri itu dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi Ridwan Hadi dan surat pemberhentian secara terhormat dari masing-masing organisasi yang ia geluti selama ini.

Pengunduran diri ini mengacu pada Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Surat KPU RI nomor nomor 666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017 tanggal 7 November 2017.

Regulasi dalam UU Pemilu dan surat KPU RI itu memerintahkan, untuk menjadi calon anggota KPU RI, KPU/KIP provinsi dan kabupaten/kota, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Pengunduran diri harus dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi dan dikirimkan ke KPU RI.

“Ini bagian dari menindaklanjuti UU Pemilu dan surat KPU RI tersebut. KPU menyurati seluruh komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia agar segera mundur dari kepengurusan organisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak,” kata Ridwan Hadi kepada Serambi, kemarin.

Adapun lima organisasi yang ia geluti dan telah mengundurkan diri adalah, Nahdlatul Ulama (NU) Aceh, Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) Aceh, Pengurus Besar Perstuan Tinju Amatir Indonesia (PB Pertina) Aceh, Perbakin Aceh, dan Ikatan Keluarga Anti Narkoba.

“Kelima organisasi ini juga sudah memberhentikan saya secara terhormat, surat pemberhentian dari kelima organisasi ini sudah saya kirimkan ke KPU RI,” katanya.

Ridwan Hadi menjelaskan, sebenarnya, Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu itu berlaku untuk para calon Komisioner KPU ke depan. Namun, KPU belakangan mengeluarkan Surat KPU RI nomor nomor 666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017, surat itu dikirim ke seluruh komisoner KPU yang sedang menjabat saat ini.

“Tidak hanya diberlakukan KPU/KIP ke depan, tapi ini juga diimplementasikan melalui aturan pelaksana. Jadi komisoner KPU saat ini yang tergabung dalam organisasi juga harus mundur,” jelasnya.

Semua komisioner KPU seluruh Indonesia kata Ridwan Hadi, diberi waktu selama satu bulan, sejak 29 Desember 2017. Ia berharap semua komisioner KIP Aceh juga sudah mengundurkan diri dari organisasi dan sudah mengirimkan surat tersebut ke KPU RI.

“Begitu juga kepada komisioner KIP kabupaten/kota, kita harap juga sudah melaksanakan perintah KPU RI ini, jika memang terlibat dalam organisasi,” pinta Ridwan Hadi.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help