RAPBG Masih Tunggu Diteken Perbup

Penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Gampong (RAPBG) 2018 di Kabupaten Aceh Barat Daya

RAPBG Masih Tunggu Diteken Perbup
AKMAL IBRAHIM, Bupati Abdya

BLANGPIDIE-Penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Gampong (RAPBG) 2018 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) masih menunggu ditandatangani Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Anggaran Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Ruslan Adly SP menjawab Serambi, Rabu (31/1) menjelaskan, Perbup tentang Pengelolaan Anggaran Desa 2018 sudah berada di Bagian Hukum untuk disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

“Setelah diteken Bupati, Perbup tersebut segera kita sampaikan ke seluruh keuchik untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBG 2018,” katanya. Ruslan minta kepada para keuchik/kepala desa setempat bahwa penyusunan RAPBG agar dibahas bersama Tuha Peut harus disesuaikan dengan Perbup yang segera terbit.

Setiap RAPBG yang disusun nantinya akan diverifikasi kembali secara ketat di tingkat kecamatan dan kabupaten agar tidak melenceng. “Program yang tak sesuai akan dicoret dalam proses verifikasi,” katanya.

Setelah melalui verifikasi dan RAPBG yang disahkan menjadi APBG 2018 oleh Tuha Peut, kemudian diajukan kepada DPMP4 Abdya untuk proses pencairan Anggaran Desa Tahap I sebesar 20 persen. Tahap II sebesar 40 persen dan tajap III sebesar Rp 40 persen.

Sebelumnya, Bupati Abdya Akmal Ibrahim telah mewanti-wanti bahwa perencanaan anggaran desa/gampong 2018 harus dilakukan dengan konsep baru, yaitu 50 persen anggaran desa diprogramkan untuk pemberdayaan ekonomi masayarakat, dan 20 persen direncanakan untuk pemberdayaan perempuan.

Bupati secara tegas meminta para camat dan Kepala DPMP4 agar membatalkan setiap program yang lari dari konsep tersebut. Penekanan ini karena menurut Bupati Akmal, selama ini arah penggelolaan anggaran desa seperti menjadi proyek komersil.

Sebab, hampir seluruhnya diarahkan untuk kegiatan fisik, yaitu membangun jalan (rabat beton), gorong-gorong, termasuk gedung musyawarah. Sedangkan program pemberdayaan masyarakat mendapat porsi sangat sedikit, malah tidak mendapat perhatian.

“Program seperti itu merupakan konsep lama, konsep baru kita terapkan 50 persen anggaran desa diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat, termasuk 20 persen di antaranya untuk pemberdayaan perempuan,” tegas Akmal Ibrahim dalam Rapat Sinkronisasi Anggaran Desa 2018, Rabu lalu.(nun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help