Salam

Bantuan Masih Tetap Jadi Sasaran Korupsi dan Pungli

Aparat Kepolisian Resor (Polres) Nagan Raya, dua hari lalu menahan seorang wanita tenaga honorer dan seorang pejabat

Bantuan Masih Tetap Jadi Sasaran Korupsi dan Pungli
KAPOLRES Nagan Raya, AKBP Giyarto memperlihatkan uang Rp 100 juta yang diduga hasil pungutan liar terhadap 38 kelompok tani oleh oknum pejabat Dinas Pertanian setempat di Aula Mapolres, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Rabu (31/1) 

Aparat Kepolisian Resor (Polres) Nagan Raya, dua hari lalu menahan seorang wanita tenaga honorer dan seorang pejabat yang pernah bertugas sebagai kepala bidang di Dinas Pertanian (Distan) Nagan Raya karena diduga terlibat tindak pidana pemerasan atau pungutan liar. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Polisi juga menyita uang Rp 100 juta dari total Rp 568.574.000 uang tunai yang dipungut secara liar kedua orang itu dari 38 kelompok tani.

Kapolres Nagan Raya, AKBP Giyarto, mengatakan, kedua pelaku ditangkap karena meminta secara paksa dana dari kelompok tani penerima bantuan pemerintah untuk program pengelolaan kedelai.

Pungutan itu dilakukan kedua tersangka sejak Oktober 2016 hingga Agustus 2017. Makanya, hasil pungutan itu mencapai sekitar Rp 568.574.000.

Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah memotong secara paksa uang tunai ketika baru dicairkan oleh kelompok tani melalui rekening bank. Tersangka berdalih pungutan itu untuk membeli bantuan saprodi melalui distributor yang telah ditunjuk.

Polisi membidik kedua tersangka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman kurungan penjara paling rendah empat tahun dan paling lama 20 tahun kurungan. “Kita masih melengkapi berkas untuk selanjutnya diserahkan ke Kejari Nagan Raya,” pungkas Kapolres Giyarto.

Selain itu, polisi di Lhokseumawe juga sedang memeriksa kasus dugaan penyelewengan bantuan ternak untuk kelompok tani dan masyarakat. Program bantuan tersebut ada dugaan sebagiannya fiktif. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan.

Dari kedua kasus yang sedang ditangani aparat kepolisian itu menggambarkan kepada kita betapa dana-dana segar atau program-program bantuan langsung pemerintah untuk masyarakat masih menjadi sasaran empuk untuk dipungli atau dikorupsi dengan berbagai cara dan dalih.

Karena itulah, kita sangat setuju jika kini pemerintah sangat berhati-hati meloloskan program-program bantuan berupa dana bantuan langsung dan hibah. Selain secara nasional program-program bantuan itu sudah dilakukan secara sangat selektif, untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga mulai diperketat alokasinya di APBA dan APBK.

Kecenderungan meningkatnya dana hibah dan bantuan sosial biasanya pada t6ahun-tahun menjelang Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Biasanya dana itu diselewengkan untuk pencitraan secara perorangan serta kelompok yang menjadi kontestan pemilihan itu. Makanya, kita ingatkan pihak-pihak berwenang untuk mewaspadai terjadinya penyimpangan dana hibah dan bantuan sosial di tahun 2018 dan 2019 yang disebut sebagai tahun politik. Salah satu cara pencegahan serta kemudahan pengawasan penggunaan anggaran, maka kita menuntut adanya publikasi terbuka penggunaan dana hibah dan bansos.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved