Gubernur-DPRA Diminta Bangun Komunikasi

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Aceh, Ir TA Khalid MM mengatakan, persoalan utama konflik

Gubernur-DPRA Diminta Bangun Komunikasi
Pemimpin Perusahaan Harian Serambi Indonesia, Mohd Din didampingi Sekretaris Redaksi, Bukhari M Ali menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, TA Khalid bersama rombongan di Kantor Serambi Indonesia Grup, di Meunasah Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (1/2). SERAMBI/BUDI FATRIA 

BANDA ACEH - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Aceh, Ir TA Khalid MM mengatakan, persoalan utama konflik anggaran tahun 2018 antara eksekutif dan legislatif hanya karena tidak terbangunnya komunikasi yang baik. Seharusnya, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengajak anggota dewan untuk duduk bersama apabila ada hal yang mengganjal.

“Bagi kami rakyat--saya juga bagian dari rakyat--yang penting adalah pembahasan RAPBA cepat selesai. Mau Pergub bismillah, mau diqanunkan alhamdulillah, bagaimana yang terbaik. Jangan karena perbedaan pendapat, yang korban APBA tidak disahkan dan efeknya ke masyarakat,” kata TA Khalid.

Pendapat itu disampaikan TA Khalid saat bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia di Desa Meunasah Manyang,Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (1/2) bersama pengurus partai itu. Rombongan diterima Pemimpin Perusahaan, Mohd Din dan Sekretaris Redaksi, Bukhari M Ali.

TA Khalid menyatakan, selama ini pihaknya memang tak mengomentari persoalan sengkarut RAPBA 2018 senilai Rp 14,7 triliun. Meskipun diam, TA Khalid mengatakan bahwa dirinya tetap mamantau perkembangan yang terjadi mengenai pembahasan RAPBA 2018 melalui tiga anggota dewannya.

“Harapan kita, baik DPR maupun gubernur, duduklah, berkomunikasilah. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan apabila kita mau bermusyawarah. Apalagi tujuan gubernur untuk kepentingan Aceh dan tujuan DPR juga untuk Aceh. Gubernur orang Aceh, DPR orang Aceh, duduklah bersama demi kepentingan rakyat,” ucap TA Khalid.

Sementara itu, praktisi hukum, Mukhlis Mukhtar SH yang dimintai tanggapannya terkait kisruh RAPBA mengatakan sesungguhnya pemimpin harus tunduk pada konstitusi yang dianut oleh negara, yaitu sistem demokrasi. Di mana legislatif dan eksekutif harus bisa saling bekerja sama dalam mengatasi persoalan rakyat.

“Kalau seorang gubenur menjalankan pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi, maka tidak ada pilihan lain bahwa dia (gubernur) harus bisa berkomunikasi. Saya paling ingat dengan Abdullah Puteh. Komunikasinya sangat bagus. Nyoe baro preman gampong, ka dipeugah broh-broh putoh (Ini baru preman kampung, sudah ngomong sesuka hati),” katanya.

Seharusnya, tambah Mukhlis, Gubernur Irwandi harus mengajak dewan berkomunikasi dengan baik agar persoalan RAPBA 2018 bisa segera diselesaikan. “Yang sudah berlalu jangan kita buka lagi, sekarang harus kita pikirkan untuk kepentingan rakyat’. Itu harus Irwandi yang menyampaikan itu, jangan orang lain,” ujar mantan anggota DPRD Aceh ini.

Tapi dari informasi yang diterimanya, kata Mukhlis, gubernur sangat jarang memenuhi undangan DPRA. Dia menjelaskan, secara konstitusi kepala daerah harus mementingkan daerah. “Ini ketika DPR ingin membuat rapat menyangkut hajat masyarakat banyak tentang APBA, dia malah membuat rapat di luar tentang ganja,” tukasnya.

Advokat senior ini memang mengakui bahwa selama ini, baik DPRA maupun eksekutif sama-sama memiliki masalah. “Saya memahami itu. Memang kedua belah pihak ada masalah, tapi kondisi hari ini sama-samalah mencari solusi agar masalah RAPBA 2018 segera selesai,” pungkas Mukhlis Mukhtar.

Bersikaplah transparan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum LSM Aceh, Sudirman mengaku heran mengapa Pemerintah Aceh tidak mau terbuka memaparkan apa sesungguhnya masalah yang mengganjal sehingga pembahasan RAPBA 2018 menjadi berlarut-larut.

Setahu Sudirman, saat kampanye dulu, Irwandi Yusuf selalu menyuarakan semangat membangun pemerintahan yang transparan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022 pun Irwandi menekankan perlunya diperkuat birokasi yang bersih dan terbuka kepada publik. “Tapi kenyataannya, saat membahas RAPBA 2018, tekad itu bagaikan lenyap. Seperti ada yang ditutupi dari publik. Prosesnya tak begitu transparan,” kata Sudirman kepada Serambi melalui siaran pers Forum LSM Aceh tadi malam.

Tadinya, Sudirman berpikir bahwa Irwandi dalam posisi yang perlu mendapat dukungan masyarakat, sebab ia begitu anti terhadap dana aspirasi anggota dewan yang tak jelas peruntukannya. Tapi saat DPRA mengajak eksekutif membahasnya secara terbuka, justru Pemerintah Aceh yang tidak hadir. “Ini yang menjadi tanda tanya kita semua. Kalau memang masih ada ‘anggaran siluman’ di RAPBA itu ungkap saja, agar publik tahu,” saran Sudirman.

Sudirman menilai, keengganan Irwandi untuk bersikap terbuka mengenai RAPBA tahun ini menunjukkan komitmennya membangun semangat transparan masih diragukan. Hal ini, menurutnya, tentu saja menghadirkan tanda tanya di masyarakat. “Pasti ada udang di balik batu. Sayangnya, udang tersebut masih saja disembunyikan Pemerintah Aceh selaku pengusul anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, DPRA sudah menantang, tapi mengapa Pemerintah Aceh tak juga terbuka? Agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, Sudirman meminta Pemerintahan Aceh menyampaikan secara terbuka hal-hal yang mengganjal dalam proses pembahasan RAPBA 2018. “Kalau tidak mau lewat press conference seperti yang dilakukan DPRA, bisa saja disampaikan lewat media sosial. Pak Gubernur kita ini kan cukup getol menyampaikan curhatnya di media sosial,” demikian Sudirman. (mas/dik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved