Pengesahan APBA Seharusnya Tepat Waktu

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Wahyudin MM menyatakan, seharusnya pengesahan Anggaran Pendapatan

Pengesahan APBA Seharusnya Tepat Waktu

BANDA ACEH - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Wahyudin MM menyatakan, seharusnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 disahkan tepat waktu, paling lambat pertengahan Januari atau 5 Januari lalu. Namun, hingga Februari tahun ini anggaran tersebut belum dapat digunakan, sehingga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di Aceh.

Hal itu dikatakan Wahyudin menjawab wartawan seusai menyampaikan Berita Resmi Statistik di Aula Kantor BPS setempat, Kamis (1/2).

“Ini sudah Februari dan itu (anggaran -red) belum dapat digunakan. Bagaimana mau menggeliat kehidupan ekonomi di Aceh, pengusaha ataupun masyarakat sangat tergantung pada anggaran pemerintah. Investasi kita kan kecil, artinya investasi oleh nonpemerintah bukan dari APBA ataupun APBN. Investasi swasta juga jarang, jadi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan,” katanya.

Menurut Wahyudin, belum disahkannya anggaran tersebut akan berpengaruh pada perekonomian Aceh yang lesu pada triwulan I karena hingga kini belum ada proyek yang jalan. “Itu kan bagian dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), diperkirakan berdampak pada triwulan I tahun 2018,” ujarnya.

Wahyudin berpendapat, APBA tersebut sedianya sudah selesai pada Desember 2017 sehingga pada Januari 2018 masyarakat maupun pengusaha sudah mulai beraktivitas. “Tapi karena keterlambatan ini, belum ada aktivitas ekonomi apa pun di Aceh,” kata Wahyudin.

Ia tambahkan, apabila pengesahan APBA tepat waktu, maka Provinsi Aceh akan mendapatkan Intensif Dana Daerah (IDD). Salah satu persyaratan untuk mendapatkan IDD tersebut adalah penetapan APBD-nya tepat waktu. Selanjutnya e-goverment dan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Ini syarat utama untuk memperoleh IDD, kalau salah satu dari tiga itu tidak terpenuhi maka tidak akan dapat IDD. Misalnya, satu tahun Provinsi Aceh dapat IDD sebanyak Rp 20 miliar. Itu jumlah yang besar untuk tambahan dan dapat digunakan untuk berbagai macam program,” demikian Wahyudin. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved