Pemilik Sawmil Hakim Meriah Gugat Gubernur

Pemilik usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah, Alwin Alpina ST menggugat Gubernur

Pemilik Sawmil Hakim Meriah Gugat Gubernur
IST
Personel Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Singkil mengamankan kayu tanpa dokumen dari pekarangan rumah penduduk Perangusan, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Senin (5/2/2018). 

* Tak Terima Izin Usahanya Dicabut

BANDA ACEH - Pemilik usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah, Alwin Alpina ST menggugat Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Senin (5/2). Alwin mengaku tidak menerima tindakan Gubernur Irwandi mencabut izin usahanya pada 25 Januari 2018 atau sehari setelah dilakukan sidak ke lokasi usaha tersebut.

Kuasa Hukum Alwin, Zul Azmi Abdullah SH kepada Serambi, kemarin menjelaskan Gubernur Aceh telah bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penertiban. Pernyataan Gubernur Irwandi yang menyatakan usaha Sawmill Hakim Meriah telah menampung kayu olahan secara ilegal tidaklah beralasan dan tanpa adanya bukti.

“Kenapa kita gugat dikarenakan kita menilai tindakan Gubernur sangat sewenang-wenang, menyalahi kewenangan yang ada dan melanggar ketentuan perundang-undangan serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik,” kata Zul Azmi seusai mendaftarkan gugatan ke PTUN Banda Aceh dengan nomor perkara: 3/2018/PTUN-BNA .

Dia menjelaskan bahwa selama ini usaha kliennya sudah mengantongi izin sah dari Gubernur Aceh sebelumnya, dr Zaini Abdullah sesuai SK Gubernur Nomor 522.561/BP2T/761/IUIPHHK/IV/2016 tertanggal 18 April 2016 tentang pemberian IUIPHHK jenis sawmill kepada usaha Sawmill Hakim Meriah di Bener Meriah.

Tetapi, oleh Gubernur Irwandi Yusuf mencabutnya melalui SK Gubernur SK Nomor 522/19/2018 tanggal 25 Januari 2018 dengan alasan usaha Sawmill Hakim Meriah telah menampung kayu ilegal. “Pada saat disidak, klien saya tidak berada di tempat. Sementara Gubernur masuk ke lokasi usaha klien saya dengan cara membuka paksa pintu, langsung masuk,” ucap dia.

Tak hanya itu, hari itu juga usaha kliennya langsung diperintahkan untuk dipasang garis police line sebelum dikeluarkan surat pencabutan izin usaha. Anehnya, ulas Zul Azmi, surat pencabutan izin usaha dari Gubernur Aceh yang diserahkan ke pemilik usaha Sawmill Hakim Meriah ternyata surat yang tidak berstempel sehingga pihaknya mempertanyakan legalitas surat itu.

“Kita keberatan pencabutan izin ini. Sebab klien kita tidak pernah menampung kayu ilegal. Untuk pemenuhi bahan baku industrinya, dia bekerja sama dengan pemilik tanah atas nama H Mansur,” katanya sambil menunjukan bukti surat kerjasama dan surat izin engoperasian usaha, termasuk bukti rekomendasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Zul Azmi mengatakan bahwa perusahaan kliennya tidak pernah menampung kayu selain dari pasokan dari H Mansur. Dia mengatakan, H Mansur adalah pemasok kayu yang diambil dari lahan milik sendiri seluas sekitar 80 hektar dan itu berada di luar hutan lindung. “Kalau tuduhan kita menampung kayu ilegal, itu salah besar dan itu tuduhan tidak berdasarkan hukum,” ungkap dia.

Kalaupun usaha tersebut melakukan pelanggaran, katanya, harusnya ada prosedur yang dilakukan Gubernur, tidak langsung memvonis bersalah tanpa didasari bukti. Karena itu, melalui gugatan tersebut, kliennya berharap majelis hakim membatalkan SK Gubernur Aceh tentang pencabutan izin usaha itu.

Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh yang dikonfirmasi Serambi, Senin (5/2) malam mengatakan bahwa tindakan Gubernur Aceh sesuai dengan data yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Usaha tersebut, katanya, telah sering mendapat peringatan karena melakukan pengolahan kayu yang dihasilkan secara ilegal.

“Berdasarkan data yang diberitakan bahwa usaha Sawmil Hakim Meriah itu sudah diberikan berbagai teguran supaya tidak melakukan pengolahan kayu ilegal. Peringatan itu misalnya dari Kepala Resort Pengelolaan Hutan, surat Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, surat KPH Wilayah III, dan surat teguran lain yang sudah dilayangkan,” katanya.

Karena telah mendapat banyak teguran namun tidak pernah ditindaklanjuti, Saifullah mengatakan bahwa secara undang-undang dibernarikan untuk pemberian sanksi kepada usaha tersebut. “Jadi (sanksi yang diberikan) dicabut izin operasionalnya. Pencabutan itu setelah melalui berbagai teguran dan pembinaan, ternyata belum mampan dan undang-undang membenarkan mencabut izin usaha,” ujarnya.

Begitupun, Pemerintah Aceh tidak keberatan atas gugatan yang diajukan pemilik usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah, Alwin Alpina ke PTUN Banda Aceh.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help