Opini

Problematika Kemandirian Pangan

PERSIDEN Soekarno (1901-1970) pernah menuturkan bahwa pangan adalah masalah hidup-mati suatu bangsa

Problematika Kemandirian Pangan
Gerakan panen penangkaran benih padi di Simeulue, dihadiri Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Hidup dan Kadis Pertanian Tanaman Pangan Aceh serta unsur Forkopimda Simeulue di Desa Ganting, Simeulue Timur 

Oleh Mustaqim

PERSIDEN Soekarno (1901-1970) pernah menuturkan bahwa pangan adalah masalah hidup-mati suatu bangsa. Ironinya, data yang dirilis FAO (Food and Agriculture Organization) pada 2015 memperkirakan masih ada 19,4 juta penduduk Indonesia yang mengalami kelaparan. Menurut Badan Pangan PBB itu, secara global Indonesia merupakan satu kontributor utama yang menyumbang sepertiga dari 60 juta kasus kelaparan di dunia.

Jika data tersebut benar, maka bangsa kita ibarat tikus mati di lubung padi. Di satu sisi kita memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertanian yang luas, namun di sisi lain, sebagian dari penduduk Indonesia mengalami kelaparan. Terkadang kita juga kaget mendengar pemerintah mengimpor bahan pangan.

Apakah Indonesia benar-benar mengalami krisis pangan ataukah sebenarnya hanya persoalan distribusi yang tidak merata, sehingga satu wilayah mengalami kekurangan dan di wilayah lain mengalami kecukupan? Pertanyaan ini patut kita cermati di antara banyak spekulasi tentang mengapa kita mengalami krisis pangan.

Problematika pangan
UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari produk pertanian, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Mencapai kemandirian pangan tidaklah mudah, ada beberapa problematika yang mesti segera diselesaikan terlebih dulu: Pertama, keterbatasan investasi. Minimnya investasi pada sektor infrastruktur pertanian, seperti akses jalan, irigasi, sistem logistik dan gudang penyimpanan sering kali berdampak pada tingginya biaya transportasi untuk mengangkut hasil panen.

Kedua, alih guna lahan pertanian. Adanya alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada 2012 menyebutkan bahwa lahan pertanian di Indonesia berkurang sekitar 8 juta hektare. Alih fungsi lahan menyebabkan penurunan produksi, hal ini kemudian berdampak pada masalah pemenuhan kebutuhan. Sehingga tidak heran jika guna pemenuhan kebutuhan, pemerintah mengambil langkah impor dari negari luar ketika kebutuhan dalam negeri mendesak.

Ketiga, ketidakstabilan pasar. Ketidakstabilan pasar nasional maupun internasional merupakan problematika yang sering dihadapi semua negara dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah menerbitkan Perpres No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah memberi wewenang pada Kementerian Perdagangan untuk menetapkan harga bahan pokok ketika harga bergejolak, mengawasi penyimpanannya, serta mengkoordinasi dan melakukan berbagai tindakan yang berkaitan dengan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Selama ini kebijakan-kebijakan pangan masih diputuskan secara sektoral dan belum terintegrasi dengan sempurna, baik oleh Kemendag, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), maupun lembaga lainnya.

Dan, keempat, krisis kebijakan politik. Kebijakan politik selama ini cenderung belum mengakomodir persoalan pangan. Tidak banyak kebijakan strategis yang berorientasi pada kemandirian pangan. Karenanya pemerintah dan elemen masyarakat sudah saatnya membentuk suatu otoritas/lembaga khusus yang menangani persoalan kebutuhan pangan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help