Salam

Informal Meeting, Sukseskah?

Gubernur Irwandi Yusuf masih menghindari berhadap-hadapan dengan pihak legislatif dalam mengakhiri

Informal Meeting, Sukseskah?

Gubernur Irwandi Yusuf masih menghindari berhadap-hadapan dengan pihak legislatif dalam mengakhiri kebuntuan pengesahan Rancangan Anggaran Belanja dan Pembangunan Aceh (RAPBA) 2018 senilai Rp 14,7 triliun. Terkait dengan masalah anggaran daerah yang sudah menggantung selama dua bulan, akhir pekan lalu, Irwandi bersama Wagub Nova Iriansyah malah memilih melakukan pertemuan informal dengan para pimpinan DPRA di rumah dinas wagub, kawasan Blang Padang, Banda Aceh.

Dalam penyelesaian banyak masalah, termasuk konflik-konflik kelas dunia, informal meeting ini selalu menjadi andalan untuk penemuan solusi. Untuk rencana-rencana kebijakan besar pemerintah pun, pihak eksekutif dan legislatif biasanya sudah lebih dulu membicarakannya secara matang pada tingkat pertemuan informal. Sehingga, pertemuan formal akan menjadi lancar-lancar saja.

Nah, pertanyaannya, apakah pertemuan tengah malam antara jajaran pimpinan eksekutif dan pimpinan legislatif Aceh itu akan secepatnya menyelesaikan masalah RAPBA 2018? Tampaknya memang belum menunjukkan ke arah sana. Ketua DPRA Muharuddin yang ditanya setelah pertemuan itu masih membuat pernyataan seperti sebelumnya. Jika diamati lebih tajam, pihak legislatif malah seperti berada “di atas anguin”. Bargaining positionnya seolah lebih kuat lagi usai pertemuan informal tersebut.

Ada beberapa statemen penting Ketua DPRA terkait hal itu. Antara lain, pertama, DPRA setuju pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 yang diinginkan eksekutif, tapi waktunya jangan terlalu dibatasi. Kedua, bila Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang berjumlah sembilan orang bisa menjawab dan menjelaskan pertanyaan 42 anggota Banggar DPRA terhadap usulan program dan kegiatan 60 SKPA yang diusulkan dalam dokumen KUA dan PPAS 2018, maka Banggar Dewan siap membahasnya.

Jika diartikan secara kasar, maka maknanya bahwa waktu masih berpeluang “dipermainkan”. Kedua, dokumen rencana anggaran tersebut bisa jadi akan “dikuliti” habis-habisan oleh para anggota Banggar. Itu sesuatu yang jarang terjadi selama ini.

Pertanyaan kita siapkah eksekutif dengan hal itu? Sebab, kita tahu dalam proses penganggaran dan pemograman, masih ada pejabat eksekutif Aceh yang belum “bersih-bersih” amat. Dan, anggota dewan tahu betul kelemahan itu.

Namun, kita masih tetap berprasangka baik bahwa lanjutan pembahasan RAPBA 2018 itu saja akan memihak rakyat. Tak ada program-program selundupan yang berpotensi korupsi di dalamnya. Jika itu sampai terjadi, maka publik, terutama kalangan LSM antikorupsi yang sudah memegang salinan dokumen anggaran itu pasti akan mempersoalkannya. Banyak orang di luar eksekutif dan legislatif sekarang ini yang sudah sangat cerdas memahami dokumen anggaran pemerintah.

Tapi, sekali lagi, kita ingin mengatakan bahwa pertemuan informal yang dimotori Irwandi termasuk salah satu langkah penting dlam rangka percepatan penyelesaian masalah RAPBA 2018. Cuma saja, kita ingin ingatkan bahwa pernah juga terjadi pertemuan-pertamuan informal yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara baik dan prorakyat, bisa berubah menjadi permufakatan jahat. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved