Rapat Dengar Pendapat Ricuh

Rapat dengar pendapat (RDP) antara pihak eksekutif dan legislatif di gedung DPRK Agara, Kutacane

Rapat Dengar Pendapat Ricuh
SERAMBI NEWS.COM/ASNAWI LUWI
Anggota DPRK Aceh Tenggara, M Sopian Desky, menyampaikan pernyataannya saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPRK Agara yang dihadiri Wabup Agara dan jajarannya, Selasa (6/2/2018). 

* Soal Pemberhentian Anggota Satpol PP Agara

KUTACANE - Rapat dengar pendapat (RDP) antara pihak eksekutif dan legislatif di gedung DPRK Agara, Kutacane pada Selasa (6/20 sempat ricuh, seiring adanya hujan interupsi dari anggota dewan. Rapat itu membahas pemberhentian dan perekrutan anggota Satpol PP dengan alasan efisiensi anggaran.

Rapat yang dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Aceh Tenggara, Bukhari, Plt Sekda Muhammad Riduan, Kepala BKPSDM Masudin, Kabag Ortala Setdakab Rusli dan perwakilan eks Satpol-PP yang melakukan demo sehari sebelumnya ke gedung dewan. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRK Agara, Irwandi Desky dan dihadiri sebagian besar anggota dewan.

Dalam rapat itu, Wabup Bukhari sempat memerintahkan Plt Sekda, Muhammad Ridwan untuk membayarkan gaji Januari 2018 bagi 275 personel Satpol-PP Agara yang bakal diberhentikan. Dia menyatakan formasi seleksi tenaga kontrak baru Satpol PP juga dibuka, termasuk para tenaga kontrak sebelumnya.

Bukhari menjelaskan formasi baru tenaga kontrak Satpol-PP harus berumur dari 20 sampai 46 tahun. “Anggota Satpol PP sebelumnya diberhentikan sebelum direkrut kembali setelah melalui sejumlah tahapan ujian, mulai dari pembacaan Quran bagi Muslim dan juga narkoba,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan dewan tentang pemberhentian Satpol-PP, Bukhari menjelaskan yang mendaftar warga Agara, bukan dari luar daerah. Dia mengakui animo masyarakat menjadi tenaga kontrak sangat tinggi, sehingga harus diseleksi dengan ketat dengan melibatkan tim yang telah dibentuk Pemkab Agara.

Sedangkan Ketua DPRK Agara, Irwandi Desky mengatakan jumlah tenaga kontrak Satpol PP yang mampu ditampung sekitar 200 orang, sedangkan yang sudah ada sebanyak 275 orang. Dia menyatakan yang lainnya harus menerima kenyataann diberhentikan, tetapi bukan seluruhnya diberhentikan.

“Jika tes urine dan fisik gagal, maka dinilai tidak mampu, sehingga harus digugurkan, tetapi bukan berarti memberhentikan seluruhnya dengan mengangkat tenaga kontrak baru,” ujarnya. Tetapi, anggota DPRK Agara, M Sopian Desky mengatakan pemberhentian personil Satpol-PP bukan untuk efisiensi anggaran, tetapi membuka kran bagi enaga kontrak baru.

Menurut dia, untuk mengangkat dan memberhentikan seorang tenaga kontrak harus mengacu kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku. “Ini merupakan dasar hukum kita, bukan sesuka hati memberhentikan orang, apalagi dewan menilai ada kekeliruan dalam surat Bupati Agara terhadap perekrutan anggota Satpol PP,” katanya.

Arnold Napitupulu, anggota dewan lainnya menyatakan pihaknya bersama eksekutif untuk melakukan efisiensi anggaran. “Tetapi, kenapa kita membuka tenaga kontrak baru, padahal anggaran harus dihemat dan dia menduga ada indikasi permainan,” katanya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help