Tes Pejabat Hanya Formalitas

Pengamat Ekonomi dan Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Negeri

Tes Pejabat Hanya Formalitas
TAUFIK A RAHIM

BANDA ACEH - Pengamat Ekonomi dan Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Dr Taufiq A Rahim SE MSi, menilai bahwa tes terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Aceh hanya sekedar formalitas.

“Sebenarnya orangnya sudah ada. Menarik juga ini, makanya jadi terlambat. Ya, masing-masing titip pesan karena di SKPA mempunyai kepentingan politik dan ekonomi yang mengatur pemerintahan, serta melaksanakan kegiatan, proyek dan program pemerintah,” katanya saat menjadi narasumber tamu dalam program cakrawala membahas editorial (Salam) Serambi Indonesia di Radio Serambi FM, Kamis (8/2).

Talkshow itu mengangkat topik berjudul ‘Supaya Kabinet Irwandi tak Terlanjur Masuk Angin’. Sebagai narasumber internal diisi oleh Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali, dengan host, Dosi Elfian.

“Masing-masing punya kepentingan sehingga ini menjadi terlambat. Betul masuk angin, bahkan bukan angin kecil saja, angin besar juga masuk,” tambah Taufiq lagi.

Seleksi itu menurut dia, tak lebih hanya untuk memperlihatkan ke masyarakat tentang komitmen Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam mengurus SKPA. Masyarakat akan melihat hal itu adalah murni tes, padahal keputusan sepenuhnya ada pada Gubernur.

Karena itu menurut dia, persoalan seleksi pejabat tak perlu berlarut-larut, sehingga menyebabkan terhambatnya program-program yang lain. “Seharusnya, 100 hari (pemerintahan) itu semuanya sudah jelas. 100 hari itu pondasi, gambaran terhadap apa yang bisa dilakukan gubernur lima tahun ke depan,” ucap Taufiq A Rahim.

Gubernur lanjut dia, seharusnya tak perlu berlama-lama dalam menentukan pilihan, karena sudah tahu siapa yang konsisten, komit, dan loyal, itu saja. “Persoalan lebih kurang, manusia pasti ada lebih kurangnya,” tuturnya.

Meski demikian, ia berharap Gubernur benar-benar berintegritas dalam menentukan pilihannya. Harus ada evaluasi tiga bulanan atau enam bulanan. Apabila dalam waktu evaluasi tersebut kinerja dinas tidak menggembirakan, Gubernur bisa mengganti pejabat terkait karena itu merupakan hak prerogatif Gubernur.

Sementara itu, Sekretaris DPP Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, Handika Rizmajar meminta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, untuk selektif memilih pejabat baru yang akan mengisi kabinetnya. Jangan sampai, kepala dinas yang dilantik nantinya merupakan orang yang pernah terlibat dalam kasus.

“Penetapan SKPA yang baru memang sepenuhnya kebijakan Gubernur. Namun perlu diingat dalam hal ini harus selektif. Intinya SKPA yang baru nanti benar-benar bersih dari berbagai masalah sehingga program-program pemerintah dapat berjalan baik,” kata dia kepada Serambi, Kamis (8/2).

Dia mengungkapkan ada beberapa nama yang pernah berurusan dengan hukum ternyata masuk dalam hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Aceh yang diumumkan beberapa hari lalu. Karena itu, Handika, mengingatkan Gubernur Irwandi agar jangan sampai salah pilih orang untuk membantu pemerintahannya.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur LSM Advokasi Untuk Rakyat Aceh (AURA) Hayatullah khumani SH yang meminta Gubernur Aceh untuk menempatkan calon kepala SKPA yang bersih dari korupsi dan tidak terlibat dalam kejahatan lingkungan hidup, sehingga pembangunan Aceh untuk lima tahun dapat tercapai dengan baik.

“Bila kemudian tetap muncul nama-nama calon kadis yang terlibat korupsi, maka seleksi melalui fit and proper test dapat di katagori gagal menjaring para calon kepala SKPA yang bersih,” tukas dia.(una/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help