Salam

APBA 2018 Pro Siapa?

Gubernur Aceh memasukkan usulan anggaran Rp 16 miliar dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran

APBA 2018 Pro Siapa?

Gubernur Aceh memasukkan usulan anggaran Rp 16 miliar dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 Dinas Perhubungan Aceh untuk pembelian dua unit pesawat. Dan, DPRA tidak menolaknya. Inikah salah satu pertanda bahwa APBA 2018 hasil kompromi?

Pengadaan dua unit pesawat untuk patroli laut dan hutan, menurut Wakil Ketua DPRA Irwan Johan sudah pernah diusul Irwandi Yusuf dalam RAPBA-P 2017. Waktu itu diusul Rp 10 miliar untuk uang muka.

Waktu itu Banggar DPRA dan Komisi yang membidangi perhubungan udara belum menyetujui dengan alasan pihak eksekutif belum melakukan kajian apakah program pengadaan pesawat patroli bagi Pemerintah Aceh sudah sangat mendesak atau belum. Untuk kepentingan pengkajian, Banggar Dewan dalam RAPBA-P 2017 mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar.

Dengan Pendapatan Asli Aceh (PAA) hanya Rp 2,324 triliun, pengeluaran untuk hal-hal yang tidak mendesak mestinya direm. “Pembelian dua unit pesawat untuk menjaga hutan dan laut dari jarahan, itu bukan program yang mendesak. Lagi pula, sudah banyak program pembangunan Aceh yang didasari keinginan kepala daerah yang bukan berbasis perencanaan kebutuhan, akhirnya terbengkalai dan tidak berfungsi,” kata Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

Aktivis LSM antikorupsi ini mengingatkan betul agar dewan --yang belakangan ini ngomong idealis dan ingin menguliti semua program yang diajukan eksekutif-- berhati-hati meloloskan program yang sulit dipertanggungjawabkan secara masuk akal kepada rakyat. Artinya, jika memang anggaran untuk beli pesawat itu lolos di dewan, maka lembaga legislatif bisa jadi akan dianggap kecolongan.

Kemudian, kita juga ingin menanyakan, apa yang selama ini dipertahankan pihak TAPA, dengan mengusung semangat e-budgetting, e-planning, dan e.. e.. lain, akhirnya akan luluh dalam konflik tarik ulur dengan dewan?

Bagaimana pula nasib program-program aspirasi dewan yang selama ini ditolak. Apakah akhirnya dimasukkan secara sadar bersama-sama dalam pembahasan yang “gabuk-gabuk”. Tadinya kita berharap, program-program APBA 2018 betul-betul atas dasar kebutuhan rakyat, atau dalam bahasa lain disebut anggaran prorakyat. Tapi, kelihatannya harapan itu masih harus menunggu entah berapa tahun lagi.

Lalu, jika APBA 2018 tidak mungkin terlalu mencerminkan kebutuhan rakyat, paling tidak formulanya jangan terlalu boros. Jadi, jangan mengedepankan kemauan dulu, yang lebih penting adalah mengukur kemampuan.

Maka, sumber-sumber pendapatan asli daerah memang harus diteliti habis-habisan. Sebab, bukan tidak mungkin selama ini terjadi kebocoran atau tak tergarap secara maskimal yang membuat PAD sering tak mencapai target.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved