MTA: Seleksi Pejabat bukan Formalitas

Penasihat khusus Gubernur Aceh bidang Politik dan Keamanan, Muhammad MTA, dengan tegas membantah

MTA: Seleksi Pejabat bukan Formalitas
IST
MUHAMMAD MTA, Penasihat Khusus Gubernur 

BANDA ACEH - Penasihat khusus Gubernur Aceh bidang Politik dan Keamanan, Muhammad MTA, dengan tegas membantah anggapan bahwa pelaksanaan fit and proper test pejabat eselon II hanya sekedar formalitas.

“Itu bukan formalitas semata. Memang seleksi itu dilakukan untuk mencari mana yang cocok untuk mendampingi Pak Gubernur dalam pemerintahan, mencari pejabat yang punya tanggung jawab dan kapasitas,” katanya kepada Serambi, Jumat (9/2).

MTA menyampaikan hal itu menanggapi isu yang berkembang bahwa pelaksanaan seleksi pejabat dimaksud hanya sekedar formalitas, karena keputusan sepenuhnya ada pada gubernur dan nama-nama yang akan duduk juga sudah ada.

MTA menjelaskan, seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Aceh, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas. Oleh sebab itu, seleksi dilakukan dengan profesional pula, tidak sembarangan.

“Tugas tim panselnya mencari tiga besar, lalu tiga orang itu akan di-fit lagi oleh gubernur sendiri. Jadi sekali lagi, ini bukan formalitas,” tegasnya.

MTA juga menepis isu yang menyebutkan bahwa fit and proper test tersebut adalah pencitraan Pemerintah Aceh di bawah pemerintah Irwandi-Nova. “Jangan salah paham, ini betul-betul untuk membangun pondasi Pemerintah Aceh yang baik. Mungkin selama ini ada yang kurang, tidak sempurna, jadi Pak Irwandi dengan Pak Nova ingin menyempurnakannya,” kata mantan aktivis mahasiswa tersebut.

Dia berani memastikan bahwa seleksi yang telah dilakukan tersebut bersih tanpa KKN atau praktik kotor dari panitia. “Kita tunggu saja nanti pilihan gubernur, yang jelas tiga besar sudah dipilih sesuai dengan kompetensi oleh tim seleksi,” sebut MTA.

Soal munculnya berbagai dugaan terkait pelaksanaan seleksi tersebut, MTA menilai itu sebuah hal yang wajar. Publik katanya, memang akan disuguhkan dengan berbagai asumsi secara subjektif, dan hal itu memang tidak ada salahnya.

“Apalagi jika kita runut dari semua fakta yang terjadi di negara kita selama ini, di tengah gelombang apatisme publik terhadap sistem pemerintahan di negara kita yang cenderung bermasalah,” demikian Muhammad MTA.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dan pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Dr Taufiq A Rahim SE MSi, menilai pelaksanaan seleksi pejabat itu hanya sekedar formalitas. “Sebenarnya orangnya sudah ada,” ucap Taufik.

Seleksi itu menurut dia, tak lebih hanya untuk memperlihatkan ke masyarakat tentang komitmen Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam mengurus SKPA. Masyarakat akan melihat hal itu adalah murni tes, padahal keputusan sepenuhnya ada pada Gubernur.

Penasihat khusus Gubernur Aceh, bidang politik dan keamanan, Muhammad MTA, juga menyebutkan, apa yang telah disampaikan oleh pengamat Ekonomi dan Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, Dr Taufiq A Rahim SE Msi, tentu bagian yang tak terpisahkan untuk sama-sama mengawal tata kelola Pemerintah Aceh yang baik ke depan.

Begitu juga yang disampaikan oleh Sekretaris DPP Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, Handika Rizmajar, yang meminta gubernur untuk selektif dalam memilih calon kepala dinas yang telah diuji kompetensi tersebut.

“Saya menganggap ini bagian atau upaya kita semua untuk mengawal Pemerintah Aceh yang baik. Mari kita kawal sama-sama pemerintah ini, kita dorong untuk lebih baik,” ajaknya.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help