Opini

Polri dan Godaan Kekuasaan Sipil

KONTROVERSI rencana penunjukkan dua perwira tinggi Polri, Irjen Pol Muhammad Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin

Polri dan Godaan Kekuasaan Sipil
Ambaranie Nadia K.M
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta 

Oleh M. Nasir Djamil

KONTROVERSI rencana penunjukkan dua perwira tinggi Polri, Irjen Pol Muhammad Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin, menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, sepertinya belum selesai dan telah mengungkapkan sisi lain peran Polri di era reformasi saat ini. Sisi lain tersebut adalah begitu banyaknya godaan kekuasaan sipil bagi Polri. Padahal, amanat reformasi yang digaungkan sejak 1998 lalu adalah penghapusan dwifungsi ABRI (TNI) yang di dalamnya terdapat pula penghapusan dwifungsi Polisi. TNI dan Polisi yang oleh Pemerintah Orde Baru Soeharto diberikan peran ganda, tidak hanya penjaga pertahanan, keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, melainkan juga turut terlibat dalam politik praktis, sehingga dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang umumnya diisi oleh kalangan sipil.

Karena itu, desain perubahan UUD 1945 pada Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara memuat politik hukum penghapusan dwifungsi TNI dan Polisi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 30 Ayat (3) “TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, dan Ayat (4) “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebafai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Atas dasar itu, maka segala atribut TNI dan Polisi yang ada dalam jabatan sipil dihapuskan. Setiap anggota TNI ataupun Polisi yang hendak menjabat jabatan sipil harus mengundurkan diri, atau paling tidak non-aktif. Hal tersebut tidak lain, agar proses demiliterisasi kekuasaan sipil dapat berjalan dengan baik.

Tidak boleh
Semangat tersebut tercermin dalam Pasal 28 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyebut: (1) Polisi harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; (2) Anggota Polisi tidak menggunakan hak memilih dan dipilih; dan (3) Anggota Polisi dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dengan demikian, jelas dan tegas bahwa tidak boleh ada anggota polisi aktif yang boleh menduduki jabatan-jabatan sipil. Adapun keinginan menunjuk dua perwira tinggi polisi sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara adalah sebuah langkah yang tidak hanya melanggar UU Kepolisian itu sendiri, melainkan melaggar semangat demiliterisasi kekuasaan sipil.

Apalagi memang dalam Pasal 201 ayat (10) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, maka akan diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan pimpinan tinggi madya ini merupakan ASN yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan. Demikian juga Permendagri No.1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa yang menjadi Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi.

Dengan demikian, penjabat gubernur adalah tetap kalangan sipil. Kalaupun menggunakan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 109 ayat (2) menyebut, “Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian RI setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif”. Dengan demikian, perwira polisi yang hendak menjadi penjabat gubernur harus mengundurkan diri dan harus pula melalui proses kompetisi terbuka (lelang jabatan).

Sementara itu, jika menggunakan Pasal 109 ayat (3) “Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian RI sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”, juga tidak dapat dipergunakan karena beleid ini dikhususkan bagi jabatan administratif tertentu yang membutuhkan TNI dan Polri misalnya di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Lemhanas dan lain-lain. Sementara untuk jabatan kepala daerah yang bersifat politis, jelas bukan kategori Pasal 109 ayat (3) tersebut.

Satu alasan utama menunjuk dua perwira tinggi Polri tersebut adalah adanya semacam “yurisprudensi politik” alias pernahnya seorang petinggi Polri, yaitu Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Plt Gubernur Sulawesi Barat pada Pilkada 2017. Alasan tersebut menjadi salah satu alasan utama, bahwa seorang perwira tinggi Polri aktif dapat ditunjuk menjadi pejabat pada jabatan sipil khususnya jika ada alasan yang logis yaitu potensi “kerawanan” dalam keberlangsungan Pilkada suatu daerah. Selain itu, tidak hanya yurisprudensi politik terhadap petinggi Polri, melainkan juga petinggi TNI yaitu Mayjen TNI AD Soedarmo sebagai Plt Gubernur Aceh pada Pilkada 2016.

Hal tersebut tentunya harus diluruskan. Posisi Soedarmo sebagai Plt Gubernur Aceh tidaklah menyalahi aturan, karena yang bersangkutan telah pensiun dari TNI, bahkan telah menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, Soedarmo bukanlah perwira TNI aktif. Hal berbeda dengan posisi Irjen Carlo Brix Tewu yang masih aktif, sehingga jelas telah terjadi pelanggaran UU. Karena itu menjadi pertanyaan, apakah pelanggaran terhadap UU tersebut dapat dikatakan sebagai yurisprudensi politik? Apalagi kemudian dapat diikuti dan diterapkan pada momentum Pilkada berikutnya. Tentunya tidak. Bahwa pelanggaran terhadap UU tetaplah sebuah pelanggaran, tidak mungkin menjadi yurisprudensi politik. Karena itu, semestinya kasus pengangkatan perwira aktif Polri menjadi Plt Gubernur maupun pejabat sipil lainnya harus ditolak.

Contoh positif
Sebenarnya ada contoh positif yakni beberapa perwira tinggi polri mengundurkan diri dari Kepolisian saat hendak menjabat jabatan sipil. Seperti Irjen Pol Ronny Franky Sompie yang meletakkan karier cemerlangnya demi menjadi Dirjen Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM pada 2015. Selain itu juga ada Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar yang menjadi Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada 2015-2017. Semestinya, tindakan positif yang tidak melanggar UU seperti ini yang dijadikan dijadikan yurisprudensi politik, bukan tindakan yang melanggar UU.

Manisnya kekuasaan sipil yang begitu banyak, mulai dari jabatan kepala daerah, menteri sampai jabatan tinggi tertentu setingkat dirjen, tak pelak menjadi godaan tersendiri bagi anggota Polri, khususnya yang sudah mendekati masa pensiun. Karena itu, sebagai upaya menjaga sikap ksatria Korps Bhayangkara, anggota Kepolisian harus dapat membatasi diri untuk tidak terlibat politik praktis. Namun jika hendak terjun dalam politik praktis, maka anggota Polri harus mengundurkan diri.

Membatasi diri untuk tidak terlibat politik praktis tidak hanya dimaknai dalam persoalan kontestasi Pilkada, melainkan juga sikap untuk membatasi diri dari hal-hal yang kemungkinan melanggar UU, seperti dalam penunjukkan menjadi Plt atau Penjabat Gubernur sementara. Sikap membatasi diri ini sudah umum dikenal dalam dunia peradilan dengan istilah judicial restraint, di mana hakim membatasi dirinya untuk tidak memasuki wilayah yang bukan urusannya. Demikian juga Polri, hendaknya bisa mengembangkan sikap membatasi diri untuk tidak tergoda jabatan sipil yang ditawarkan kepadanya khususnya saat masih berstatus polisi aktif. Semoga Kapolri Jenderal Tito Karnavian memahami ini.

* M. Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI. Email: nasirdjamil44@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help