Kajati Harap RAPBA Segera Disahkan

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Dr Chaerul Amir SH MH mengingatkan pihak legislatif dan eksekutif

Kajati Harap RAPBA Segera Disahkan
GUBERNUR Aceh, Irwandi Yusuf berbincang dengan Kajati Aceh, Chaerul Amir pada rakerda dan penyampaian hasil rapat kerja kejaksaan RI tahun 2017 di Hotel Grand Aceh Syariah, Banda Aceh 

* Agar Jangan Timbul Permasalahan Hukum

BANDA ACEH - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Dr Chaerul Amir SH MH mengingatkan pihak legislatif dan eksekutif segera membahas dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBA) 2018 sejumlah Rp 14,7 triliun yang hingga kini masih saja terjadi tarik ulur dan belum jelas kapan akan disahkan.

“Kita berharap RAPBA bisa segera disahkan, agar proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” kata Chaerul Amir didampingi Aspidsus Kejati Aceh, Teuku Rahmatsyah SH MH di ruang kerjanya menjawab Serambi, Senin (12/2).

Salah satu dampak atas lambatnya pengesahan RAPBA adalah telatnya penyelesaian pembangunan proyek yang bersumber dari anggaran daerah. Tak hanya itu, Chaerul juga mengkhawatirkan bisa saja muncul permasalahan hukum ke depan akibat dari keterlambatan pengesahan anggaran.

“Seharusnya pengesahan anggaran sudah selesai Desember. Januari proses lelang sudah berjalan. Kemudian Februari sudah teken kontrak. Tapi kita (Aceh) belum apa-apa. Tentu ini dikhawatir bisa timbul permasalah hukum dari keterlambatan tersebut. Apa permasalahan hukumnya? nanti kita lihat ke depan,” ucap Kajati Aceh.

Dia mengungkapkan dari hasil pemantauan Tim Operasi Desember (Opdes) 2017 banyak ditemukan pelanggaran dalam pengerjaan proyek fisik. Dari 33 proyek yang diinventarisir terdapat 21 proyek bermasalah yang terdiri atas empat proyek dari APBN Rp 31 miliar dan 17 proyek dari APBA senilai Rp 202 miliar.

“Dari Operasi Desember menemukan adanya indikasi penyimpangan terhadap 21 proyek fisik yang total anggarannya 232 miliar. Dari 21 proyek tadi ada tiga proyek yang sudah putus kontraknya dengan nilai Rp 25 miliar,” sebut Chaerul menyampaikan hasil kerja Tim Opdes 2017 yang dibentuknya pada 7 Desember lalu.

Terhadap semua persoalan yang ditemukan di lapangan, Chaerul menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengumpulan data-data dan keterangan, bahkan ada yang dilakukan penyelidikan. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti semua persoalan yang ditemukan di lapangan.

Chaerul juga menyampaikan, dari informasi yang peroleh dari rekanan, rata-rata menyebutkan keterlambatan disebabkan oleh telatnya pengesahan anggaran. Tak hanya itu, keterlambatan pengesahan anggaran juga berdampak pada telatnya dilakukan proses pelelangan dan pemilihan rekanan.

“Sehingga waktu pelaksanaannya sempit. Apalagi pengumuman pelelangan umumnya dilakukan akhir tahun, di mana saat itu sedang musim penghujan meskipun itu tidak bisa dijadikan alasan. Kita harap ke depan APBA cepat diketok. Bukan tidak mungkin tahun depan lebih banyak lagi permasalahan apabila ini terus berlarut-larut,” ucapnya.

Kajati, Chaerul Amir berharap eksekutif dan legislatif bisa duduk bersama kembali untuk menyatukan persepsi terhadap persoalan yang masih terganjal dari pembahasan RAPBA 2018. Apalagi, kata Chaerul, yang diperjuangkan sama-sama atas nama kepentingan rakyat yang seharusnya tidak ada lagi perdebatan.

“Kita berharap mereka (eksekutif dan legislatif) bisa duduk bersama untuk menyatukan persepsi karena ini untuk kepentingan rakyat. Kalau sudah sepakat segera sahkan. Karena efek keterlabatan ini berpengaruh pada terlambatnya proses pembanguan, setidaknya dalam dua bulan ini,” pungkasnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help