SerambiIndonesia/

Banggar Dewan akan Bedah Dana BLUD dan Retribusi

Badan Anggaran (Banggar) DPRA menilai, target penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang diusulkan

Banggar Dewan akan Bedah Dana BLUD dan Retribusi
NURZAHRI, Anggota Banggar DPRA

BANDA ACEH - Badan Anggaran (Banggar) DPRA menilai, target penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang diusulkan Gubernur dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2018 senilai Rp 2,312 trilliun, belum sehat. Alasannya, persentase kotribusinya masih 15,75 persen dari total pendapatan yang direncanakan Rp 14,6 triliun.

“Pada pembahasan kebijakan pendapatan hari ini dan seterusnya, terkait penerimaan dana BLUD dan retribusi itu perlu dibedah kembali target dan penggunaannya,” kata Ketua Komisi V DPRA, Tgk Anwar Ramli, selaku pimpinan rapat pembahas dokumen KUA dan PPAS 2018, kepada wartawan pada saat istirahat bahas KUA dan PPAS di ruang kerjanya, Selasa (13/2).

Anwar menjelaskan, memasuki hari kelima pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 antara TAPA dengan Banggar DPRA sudah banyak kemajuannya. Terkait pembahasan legalitas dokumen KUA dan PPAS, sudah tuntas dibahas TAPA dan Banggar Dewan, sejak Rabu (7/2) sampai Senin (12/2) sore.

Pada Selasa (13/2) kemarin, kata Anwar, pembahasan sudah berpindah kepada kebijakan pendapatan. Gubernur dan TAPA mengusulkan total rencana pendapatan yang dibuat dalam dokumen KUA dan PPAS 2018 yang merupakan cikal bakal dokumen RAPBA 2018, senilai Rp 14,6 trilliun.

Dari total rencana pendapatan yang diusulkan, ungkap Anwari, dari PAA diusulkan sebesar Rp 2,3 triliun. “Kalau kita konversi kepada total rencana pendapatan tadi, kontribusi PAA-nya terhadap total rencana pendapatan hanya sekitar 15,75 persen, masih jauh dari standar minimal aturannya, yaitu sebesar 20 persen,” ujarnya.

Rencana pendapatan yang dibuat senilai Rp 14,6 triliun itu, menurut Ketua Komisi IV DPRA, Tgk Anwar Ramli, didominasi dari dana transfer pusat ke Aceh sebesar 84,25 persen. Antara lain, dari transfer dana alokasi umum (DAU) Rp 1,9 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp 1,5 triliun, dana otonomi khusus Rp 8,4 triliun, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp 267 miliar, serta penerimaan pembiayaan atau Silpa Rp 154 miliar dan lainnya.

Belum lagi penerimaan PAA yang bersumber dari pajak Aceh. Misalnya, PKB realisasi penerimaannya tahun lalu mencapai Rp 372 miliar, BBNKB Rp 353 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp 292 miliar, pajak rokok 294 miliar, dan pajak permukaan air Rp 1,371 miliar. Penerimaannya memang besar, tapi bukan 100 persen untuk provinsi, melainkan masih dibagi ke kabupaten/kota.

Misalnya, penerimaan PKB dan BBN-KB, sebesar 70 persen bagian provinsi dan 30 persen lagi bagian kabupaten/kota. Kemudian pajak rokok dan pajak bahan bakar, kebalikannya, 70 persen kabupaten/kota dan 30 persen provinsi. Selanjutnya, pajak permukaan air, rasio pembagiannya 50 persen provinsi dan 50 persen kabupaten/kota. Ini berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh.

Pos yang penerimaannya 100 persen untuk provinsi, menurut Anwar Ramli, adalah retribusi, tapi realisasi penerimannya masih sangat rendah. Tahun lalu targetnya Rp 10 miliar, realisasinya Rp 15 miliar. Penerimaan retribusi sebesar Rp 15 miliar itu, jika dibandingan dengan belanja rutin yang dikeluarkan Pemerintah Aceh mencapai Rp 4 triliun/tahun, sangat tidak sebanding.

“Jadi, penerimaan retribusi senilai itu sangat-sangat rendah. Ke depan SKPA yang mempunyai tugas dan fungsi pemberian pelayanan jasa kepada publik yang mengenakan tarif resmi, penerimaan retribusinya perlu digenjot sampai tiga kali lipat,” ujar Anwar Ramli.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help