BI Edukasi Mahasiswa Terkait Uang Virtual

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait uang virtual

BI Edukasi Mahasiswa Terkait Uang Virtual
net

BANDA ACEH - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait uang virtual (virtual currency) salah satunya yang paling tenar di dunia adalah larangan penggunaan bitcoin. Edukasi tersebut berlangsung dalam seminar teknologi finansial (fintech) dan uang digital dengan tema “Kebijakan Bank Indonesia dan Arah Perkembangannya’, di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Banda Aceh, Selasa (13/2).

Deputy Kepala Perwakilan BI Aceh, Teuku Munandar kepada wartawan usai seminar menyampaikan sejauh ini belum ditemukan adanya transaksi yang menggunakan mata uang virtual di Aceh. Pihaknya juga tetap mengawasi setiap perusahaan pembayaran, perbankan maupun pengguna sistem pembayaran yang masuk dalam otoritas BI.

Ia berharap masyarakat Aceh tetap mengutamakan nilai-nilai syariat Islam dalam berbagai sektor kehidupan sehari-hari. Dikatakan, Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam apabila penggunaan mata uang virtual ini spekulasi tentu bertentangan dengan syariat Islam.

“Maka kami mengimbau agar masyarakat Aceh kenali dulu transaksinya, sesuai apa tidak dengan dengan syariat Islam,” ujarnya. Melalui seminar tersebut, pihaknya berharap semakin banyak informasi yang tersebar ke masyarakat terkait mata uang virtual dan teknologi financial.

Sementara narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan itu, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Dr Chenny Seftarita SE MSi menyampaikan meningkatnya minat masyarakat terhadap uang digital menjadi alasan besar bagi lahirnya uang digital Bank Sentral. Namun kebijakan ini harus dikaji lebih mendalam, mengingat belum banyak studi yang melihat pengaruh uang digital terhadap perekonomian makro.

Ia menambahkan terkait pelarangan bitcoin, maka perlu adanya aturan tegas dari BI dan OJK mengingat ada kaitannya dengan kegiatan investasi spekulatif, harus sudah ada data mengenai jumlah investor atau pemegang bitcoin meskipun bitcoin dilarang.

Dalam materi yang disampaikan tersebut, Chenny menyampaikan Indonesia melarang transaksi menggunakan bitcoin. Larangan tersebut diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/20177 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Hal ini diperkuat bahwa satu-satunya mata uang resmi di Indonesia adalah rupiah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hadir juga narasumber lainnya, Asisten Direktur di Fintech Office Departement Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Pusat BI, Yoshamartha yang menyampaikan tentang teknologi finansial dan arah kebijakan sistem pembayaran ke depan. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help