SerambiIndonesia/

DPRK: Revisi Data Penerima Rastra

Anggota DPRK Abdya Julinardi mendesak pemerintah merevisi data penerima bantuan sosial beras keluarga

DPRK: Revisi Data Penerima Rastra
Petugas dari Kecematan Susoh, Kabupaten Abdya, terdiri dari TKSK, PKH dan Penmdamping Desa, sedang memverifikasi identitas warga yang terdaftar dalam KPM (keluarga penerima manfaat) bantuan sosial beras keluarga sejahtera (bansos rastra) jatah Januari 2018 dalam penyaluran dipusatkan di Gedung Musyawarah setempat, Senin (12/2/2018). SERAMBI/ZAINUN YUSUF 

BLANGPIDIE - Anggota DPRK Abdya Julinardi mendesak pemerintah merevisi data penerima bantuan sosial beras keluarga sejahtera (bansos rastra) 2018 menyusul banyak warga di Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh memprotes data tersebut karena tidak tepat sasaran.

“Data seperti ini kan tidak adil, jadi harus direvisi,” kata Anggota Komisi B DPRK Abdya, itu kepada Serambi kemarin.

Revisi data penerima rastra diyakini masih bisa dilakukan Dinas Sosial melalui petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan petugas program keluarga harapan (PKH).

Julinardi menduga bahwa daftar KPM bansos rastra yang dikeluarkan Kementerian Sosial RI dengan merujuk pada Basis Data Terpadu (BDT) dari Biro Pusat Statistik (BPS) tersebut merupakan data lama.

Buktinya, warga yang sudah meninggal dunia atau warga yang sebenarnya sudah pindah ke tempat tinggal masih saja tercatat dalam daftar KPM atau penerima rastra di desa bersangkutan.

Menurut Julinardi, gelombang protes dikhawatir bukan saja muncul di Kecamatan Blangpidie dan Susoh, tapi juga akan terjadi di kecamatan lain di Abdya.

“Coba kita lihat dalam beberapa hari ke depan, ketika penyaluran bansos rastra untuk warga kecamatan lain akan terjadi protes serupa. Penyebabnya sama, yaitu data penerima tidak tepat sasaran. Solusi terbaik adalah revisi data,” ungkapnya.

Catatan Serambi, permintaan revisi data penerima rastra juga disuarakan Keuchik Keude Siblah Yulizar di Kecamatan Blangpidie, Keuchik Padang Baru Slamet di Kecamatan Susoh serta Keuchik Padang Panjang Samidi dan Keuchik Rubek Meupayong Jasidar.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Sosial Abdya Amri ST ketika dihubungi Serambi kemarin mengaku sedang berada di Jakarta dalam rangka mengikuti rapat dengan Kementerian Sosial RI terkait bansos rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang segera diberlakukan. Amri menjelaskan data KPM bansos rastra 2018 yang menimbulkan persoalan, bukan saja terjadi di Kabupaten Abdya, melainkan hampir seluruh Indonesia.

Dalam hal ini, revisi data penerima yang dinilai kacau itu masih sangat dimungkinkan. Untuk ini, peran Kadus dan Keuchik sangat diharapkan, termasuk petugas PKH.

Dikatakan, bila ada warga kurang mampu yang namanya tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT), tapi yang bersangkutan tidak masuk daftar KPM, maka keuchik bisa memasukkan nama warga tersebut dalam daftar KPM dengan menggantikan warga lain yang dinilai tidak layak menerima.

Tetapi, bila warga miskin namanya tidak tercatat dalam BDT, maka harus dimasukkan dulu, baru kemudian didaftarkan dalam data KPM bansos rastra. Sedangkan jatah rastra baru bisa diterima setelah lima bulan ke depan. Amri mengingatkan pergantian nama penerima rastra harus disesuaikan dengan kuota bansos rastra.(nun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help