MaTA: Usut Kasus Penjarahan di KEL

Koordinator Bidang Hukum dan Politik di LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi

MaTA: Usut Kasus Penjarahan di KEL
Leuser

BANDA ACEH - Koordinator Bidang Hukum dan Politik di LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi mendesak penegak hukum di Aceh, termasuk Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut kasus penjarahan hutan Aceh, khususnya di kawasan KEL yang sudah jelas aturan hukumnya.

Karena menurutnya, kejahatan kehutanan di Aceh yang terus berlangsung tanpa jeda, tak terlepas dari perilaku koruptif sejumlah pejabat negara, mulai dari pejabat tingkat gampong hingga elite pemerintahan.

Korupsi ini terjadi mulai dari yang berbentuk pembiaran disengaja, keterlibatan langsung pejabat dalam merekayasa dokumen yang disyaratkan, hingga penguasaan lahan di dalam kawasan KEL oleh pejabat pemerintah atau keluarganya.

MaTA juga menduga pemberian izin dan pengawasan atas hak guna usaha HGU) perkebunan di Aceh Tamiang sarat indikasi korupsi. Dugaan ini didasari atas banyaknya kasus pelanggaran izin dan tumpang tindih lahan perkebunan dengan kawasan hutan lindung (KEL).

“Pemberian izin HGU perkebunan di dalam KEL, jelas merupakan pelanggaran hukum yang disengaja. Karena pihak yang melarang perambahan di KEL dengan pihak yang menerbitkan izin HGU di dalam KEL, sama-sama lembaga pemerintah yang wajib saling berkoordinasi, sehingga indikasi korupsi dalam hal ini sangat kuat. Tinggal bagaimana sikap aparat penegak hukum dalam menindaklanjutinya,” kata Baihaqi, Koordinator MaTA untuk Bidang Hukum dan Politik, menanggapi pemberitaan Serambi sebelumnya yang terbit Senin (12/2) dalam edisi liputan ekslusif berjudul “KEL Dijarah, Siapa Rugi?”

Sejumlah kasus yang dipantau langsung oleh MaTA dan terindikasi melanggar hukum, antara lain, terkait pemberian izin HGU PT Sinar Kaloy Perkasa Indo yang lahannya pada blok 500 ha masuk dalam KEL seluas 465,35 ha. Meski hal ini jelas melanggar hukum (SK Menhut Nomor 190/kpps-II/2001), namun Badan Pertanahan Negara (BPN) tetap menerbitkan sertifikat HGU dengan nomor 143 pada 6 Juni 2007.

Perusahaan ini kemudian menambah areal kebun sawitnya seluas 200 ha pada tahun 2010, dengan mengurus dokumen upaya kelola lingkungan hidup (UKL) dan dokumen UPL di Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Aceh Tamiang.

Secara prosedur, dokumen UKL-UPL ini harus didahului dengan penerbitan sertifikat dari BPN sebagai acuan untuk menerbitkan dokumen tersebut. Namun oleh BLHK Aceh Tamiang, dokumen itu langsung dikeluarkan, padahal perusahaan ini belum memiliki sertifikat hak atas lahan seluas 200 ha yang digarapnya itu.

Selain itu, perambahan KEL juga dilakukan PT Mustika Prima Lestari dan PT Teunggulon Raya di kabupaten yang sama. Namun, persoalan tumpang tindih lahan kebun dengan kawasan hutan ini terus dibiarkan, sehingga kabupaten ini menjadi daerah yang paling sering mengalami bencana banjir.

Di Aceh Timur, kasus serupa juga dilakukan oleh PT Tegas Nusantara yang juga menggarap usaha perkebunan sawit di Kecamatan Serbajadi. Lahan yang digarap oleh perusahaan ini seluas 2.246,26 ha, seluruhnya masuk dalam kawasan KEL. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum juga mencabut izin HGU perusahaan tersebut.(yat)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help