Home »

Opini

Opini

Urgensi ‘Roadmap’ Pembangunan SDM Aceh

DI tengah hiruk pikuk pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang saat ini sedang menjadi perbincangan

Urgensi ‘Roadmap’ Pembangunan SDM Aceh

Oleh Muslim

DI tengah hiruk pikuk pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang saat ini sedang menjadi perbincangan sengit, Aceh memiliki pekerjaan besar lainnya, yaitu merancang grand design pembangunan sumber daya manusia (SDM) Aceh untuk jangka panjang. Kebutuhan akan roadmap (peta jalan) pembangunan SDM sudah sangat mendesak dan pembangunan SDM mutlak harus menjadi prioritas Pemerintah Aceh. Beberapa data dan kondisi di bawah ini akan menggambarkan bagaimana mendesaknya kebutuhan peta pembangunan SDM Aceh.

Sebelum melihat Aceh, beberapa survei internasional menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih membutuhkan investasi besar untuk memperbaikinya. Dalam survei PISA (Program for International Student Assessment) 2015 yang mengukur kemampuan membaca, Matematika dan Sains untuk anak sekolah usia 15 tahun (kelas IX/X), Indonesia masih berada pada peringkat 69 dari 76 negara yang disurvei. Selain itu, dalam survei TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) terbaru, Indonesia menempati urutan 36 dari 49 negara.

Selanjutnya, untuk bisa bersaing dengan 35 negara yang tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), anak usia 15 tahun di Indonesia membutuhkan waktu sekitar 45 tahun untuk peningkatan kemampuan numerasi dan 70 tahun untuk literasi (dengan menganalisa pertumbuhan hasil PISA dari 2003 sampai 2015).

Tertinggal jauh
Di Aceh, kualitas SDM kita masih tertinggal jauh secara Nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh masih berada di angka 70 dan nilai tersebut masih di bawah nilai rata-rata Nasional yang berada pada 70,18.

Di dunia pendidikan sendiri, meskipun nilai hasil Ujian Nasional (UN) 2016 kita berada di peringkat ke-22 untuk prodi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan 19 untuk prodi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), namun yang berhasil lolos ke perguruan tinggi tidak setinggi capain UN. Hal ini sedikit banyaknya menunjukkan daya saing lulusan kita yang masih lemah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi rendahnya SDM berdampak secara signifikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa Aceh merupakan provinsi termiskin ke-6 di Indonesia dan provinsi termiskin di pulau Sumatera. Selain itu, angka pengangguran Aceh juga berada di atas rata-rata Nasional, yaitu 6,55% (150 ribu dari 2,3 juta angkatan kerja), sementara persentase rata-rata Nasional berada di 5,5%.

Padahal di saat bersamaan, Aceh menerima dan mengelola dana pendidikan yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Secara Nasional, 60% lebih dari alokasi pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD ditransfer dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini Aceh juga mendapatkan haknya.

Pada 2017 saja, jumlah dana pendidikan yang ditransfer ke daerah hampir mencapai Rp 270 triliun dari Rp 416 triliun dana pendidikan. Sisanya Kemendikbud mengelola sekitar Rp 40 triliun, Kemenag sebesar Rp 50 triliun, Kemenristekdikti sebesar Rp 38 triliun dan kementerian/lembaga lainnya (17 K/L) yang memiliki institusi pendidikan sebanyak Rp 12 triliun.

Terkhusus untuk Aceh, dana otonomi khusus (otsus) yang berjumlah 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) membuat jumlah dana pendidikan dan pengembangan SDM semakin bombastis. Sejak 2008 sampai 2017, dana Otsus yang sudah diterima oleh Pemerintah Aceh berjumlah Rp 56,6 triliun lebih. Di dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pasal 182 ayat (3) diamanatkan bahwa paling sedikit 30% pendapatan Otsus dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh. Artinya, tidak kurang dari Rp 16 triliun dari dana otsus seharusnya dimanfaatkan untuk pendidikan Aceh.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help