Guru BTQ Tuntut Pembayaran Gaji

Puluhan guru Baca Tulis Quran (BTQ) berstatus kontrak dari sejumlah sekolah dasar (SD) di Aceh Timur

Guru BTQ Tuntut Pembayaran Gaji
GURU kontrak Baca Tulis Quran (BTQ) dari sejumlah sekolah dasar (SD) di Aceh Timur, Rabu (14/ 2/2018) melakukan unjukrasa secara damai ke Dinas Pendidikan Aceh Timur, dan Kantor DPRK Aceh Timur. 

* Januari-Desember 2017 belum Dibayar

IDI - Puluhan guru Baca Tulis Quran (BTQ) berstatus kontrak dari sejumlah sekolah dasar (SD) di Aceh Timur, Rabu (14/2) berunjukrasa ke Dinas Pendidikan Aceh Timur dan Kantor DPRK Aceh Timur, untuk menuntut gaji mereka yang belum dibayar sejak Januari hingga Desember 2017.

Mereka datang ke Kantor Disdik setempat sambil membawa spanduk dan kertas yang bertuliskan tuntutan mereka. Tiba sekitar pukul 10.00 WIB, para pahlawan tanpa jasa itu, mengawali kegiatan dengan mambaca surah Yasin dan berdoa. Kemudian, melanjutkan orasi menyampaikan tuntutannya.

Saat menyampaikan aspirasi mereka mempertanyakan sikap Pemkab Aceh Timur, terkait gaji mereka jatah tahun Januari-Desember 2017 yang belum dibayar sejak mereka dilimpahkan dari Pemprov Aceh ke Pemkab Aceh Timur, tahun 2017 lalu.

“Kami bekerja mendukung penerapan syariat Islam, tapi gaji kami yang hanya Rp 500 ribu per bulan sampai hari ini belum dibayar,” kata Tgk Dahlan, seorang guru BTQ dalam orasinya.

Ia dan para guru BTQ lainnya di Aceh Timur mengaku iri dengan Pemkab/Pemko lain di Aceh yang merespons kebutuhan anggaran untuk menggaji guru BTQ dengan mengalokasikan dana dari APBK Perubahan masing-masing daerah. “Kenapa sejumlah kabupaten/kota lain di Aceh bisa menganggarkan dana untuk gaji guru BTQ dari APBK-P 2017, kenapa di Aceh Timur tidak bisa,” tanya Tgk Dahlan.

Ia dan puluhan guru BTQ lainnya pun berharap Pemkab Aceh Timur, dapat membayar gaji mereka dalam tahun ini. “Jika tidak ada keputusan dari Pemkab Aceh Timur, kami akan menggelar kembali unjukrasa dengan massa yang lebih besar lagi untuk menuntut hak kami,” ungkap Tgk Safwandi, koordinator aksi.

Untuk diketahui, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan SMA/SMK dan SLB ke Pemerintah Provinsi, dan TK/SD/SMP/ ke Pemkab/Pemko, pembayaran gaji guru BTQ yang sebelumnya wewenang Pemprov Aceh, dikembalikan ke daerah masing-masing dan menjadi tanggung jawab daerah untuk menggaji mereka.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh Timur, Abdul Munir, mengatakan, Pemprov Aceh mengembalikan guru kontrak BTQ ke Aceh Timur pada 16 Maret 2017. Bahkan, Disdik Atim baru terima data 130 guru kontrak BTQ (tanpa SK) pada 8 Mei 2017. Sementara, APBK Aceh Timur tahun 2017 sudah selesai dibahas 2016.

“Pengembalian guru dari provinsi ke kabupaten ini terlambat dilakukan. Seandainya guru BTQ dikembalikan bulan Oktober 2016, mungkin dana untuk membayar gaji tersebut bisa dianggarkan,” ujarnya.

Sedangkan di APBK-P, dana untuk membayar gaji guru BTQ ini tidak bisa lagi disediakan. “Karena dalam APBK-P itu tidak ada penambahan dana, yang ada hanya pergeseran dana,” jelasnya.

Abdul Munir pun mengajak para perwakilan guru BTQ ini untuk menemui bupati, ketua DPRK, dan stakeholder lainnya untuk mencari solusi terkait pembayaran gaji mereka. “Mari kita temui pimpinan kita, untuk sama-sama kita cari solusi guna menyelesaikan masalah ini,” harap Abdul Munir.(c49)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved