SerambiIndonesia/

Masih Berstatus ASN, Dr Musafril Lolos Sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Selatan

"Coba cek dengan KIP/KPU Aceh Selatan. Apakah semua calon Bupati/Wakil bupati sudah memenuhi syarat?

Masih Berstatus ASN, Dr Musafril Lolos Sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Selatan
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan menggelar rapat pleno pengundian dan pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan untuk Pilkada 2018 di Gedung Rumoh Agam Tapaktuan, Selasa (13/2/2018) 

Laporan  Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Sejumlah kalangan menyoroti status Calon Wakil Bupati Aceh Selatan Nomor urut 1, Dr Mustafril ST M.Si yang hingga saat ini masih tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.
Mereka mempertanyakan apakah Dr Mustafril ST M.Si sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon wakil Bupati Aceh Selatan pada Pilkada 2018, sebab hingga kini yang bersangkutan belum diberhentikan sebagai ASN.

"Coba cek dengan KIP/KPU Aceh Selatan. Apakah semua calon Bupati/Wakil bupati sudah memenuhi syarat? Dan tanyakan kenapa PNS yang belum diberhentikan bisa jadi calon?" tanya Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng kepada Serambinews.com, Kamis (15/2/2018).
Menurut Samsul Rizal sampai saat ini Dr Mustafril adalah Dosen di Fakultas Pertanian Unsyiah.
"Dan saya belum keluarkan surat izin/atau surat keterangan berhenti," jelas Samsul Rizal.

Ditanyai mengenai Surat Keterangan (SK) Nomor 0001/UN11.5/KP/2018 tertanggal 02 Januari 2018 yang berisi keterangan yang menerangkan bahwa Dr Mustafril ST M.Si adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh dan saat ini yang bersangkutan dalam proses pengajuan pensiun dini dibenarkan oleh Rektor Unsyiah.
Namun menurutnya, surat Keterangan tersebut bukan dikeluarkan oleh rektor. "Bukan rektor, itu dari dekan. Pensiun dini ada syaratnya, lihat PP ASN," jelas Samsul.

Ketua KIP Aceh Selatan, Khairunis Absyir ST yang dikonfirmasi Serambinews.com terkait dengan persoalan tersebut menjelaskan bahwa pada proses pencalonan, yang bersangkutan cukup menyatakan bersedia mundur dari PNS yang termasuk dalam formulir BB1.
"5 hari pasca penetapan calon yang bersangkutan menyerahkan bukti bahwa proses pengunduran diri beliau sedang di proses. 1 bulan sebelum pemungutan suara yang bersangkutan wajib menyerahkan SK pemberhentian dari PNS dari pejabat yang berwenang," jelasnya.

Hal senada juga dijelaskan oleh Komisioner KIP Aceh Selatan, Saiful Bismi SE.
Menurut Saiful pada tanggal 15 Desember 2017 yang bersangkutan sudah mengajukan surat pensiun dini ke Dekan Fakultas Pertanian Unsyiah, dan pada tanggal 02 Januari 2018 Dekan Fakuktas Pertanian Unsyiah, Dr Ir Agussabti M.Si.
Melalui Surat Keterangan (SK) Nomor 0001/UN11.5/KP/2018 menerangkan bahwa Dr Mustafril ST M.Si adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh dan saat ini yang bersangkutan dalam proses pengajuan pensiun dini.

Sebagaimana diketahui, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mundur dari status ASN-nya.
Surat pengunduran dirinya harus sudah ada sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (*)
Penulis: Taufik Zass
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help