Wagub: Segera Tuntaskan Harga Tanah Jalan Tol

Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Nova Iriansyah berharap pembayaran tanah masyarakat yang terkena ruas

Wagub: Segera Tuntaskan Harga Tanah Jalan Tol
Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kunjungi lokasi rencana down briking pembangunan jalan tol Banda Aceh - Sigli di Blang Bintang, Aceh Besar 

BANDA ACEH - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Nova Iriansyah berharap pembayaran tanah masyarakat yang terkena ruas jalan tol Banda Aceh-Sigli sudah tuntas sebelum pemancangan tiang pertama atau down breaking oleh Presiden Jokowi.

“Kalau kita ingin mengundang presiden atau wapres pada pemancangan tiang pertama (down breaking) proyek jalan tol Banda Aceh-Sigli, tanah masyarakat harus sudah tuntas pembayarannya,” kata Nova Iriansyah kepada PPK Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol dan Kanwil BPN Aceh pada peninjauan lokasi persiapan down breaking proyek jalan tol Banda Aceh -Sigli sepanjang 74 kilometer di Blang Bintang, Aceh Besar, Rabu (14/2).

Wagub didampingi Asisten II Setda Aceh, Taqwallah mengatakan, biasanya dua minggu sebelum presiden atau wapres hadir pada down breaking proyek di satu daerah, pihak kelembagaan presiden atau wapres akan mengirim utusan ke lokasi untuk memastikan apakah pembayaran tanah di lokasi sudah selesai atau belum. “Kalau belum, kunjungannya ke lokasi itu akan ditunda sampai pembayaran selesai,” ujar Nova Iriansyah.

Untuk itu, kata Nova Iriansyah, setelah pihak PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol bersama Kanwil BPN Aceh selesai mengukur tanah masyarakat yang terkena proyek, selanjutnya adalah menyusun jadwal pembayaran.

Pemerintah Aceh, kata Nova sangat tidak menginginkan tahapan pelaksanaan jalan tol Aceh yang pertama ini banyak hambatan, terutama masalah pembebasan tanah.

Karena itu, kata Nova Iriansyah, sebelum masuk pada tahapan pembangunan fisik konstruksi, semua kendala dan hambatan yang bisa membuat pelaksanaan proyek terhenti, harus diselesaikan. “Begitu masuk tahapan konstruksi, tidak ada lagi diributkan masalah pembayaran harga tanah,” tandas Wagub Aceh.

Garap tanah negara
Wagub juga mendapat penjelasan dari Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Saminuddin B Tou yang menyebutkan ada tanah negara/lahan HGU yang digarap masyarakat padahal menurut aturannya pemerintah tidak boleh membayar ganti rugi tanah yang sebenarnya adalah milik negara. Kalaupun ada pembayaran, bukan untuk tanahnya, melainkan tanaman atau bangunan di atasnya.

Kabid Pengadaan Tanah Kanwil BPN Aceh, Joko Suprianto, sebagaimana dikatakan Nova menyatakan soal tanah negara yang digarap masyarakat tidak akan membuat kebijakan. Alasannya, banyak pegawai BPN di berbagai provinsi lain harus berurusan dengan hukum karena membuat kebijakan pembayaran tanah untuk masyarakat yang akhirnya merugikan negara.

10 kecamatan
PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Banda Aceh-Sigli, Alfisyah menjelaskan, dari 10 kecamatan yang akan dilintasi ruas jalan tol Banda Aceh-Sigli, lima kecamatan di antaranya sudah selesai pengukuran tanah milik masyarakat oleh BPN.

Pengukuran yang sudah selesai yaitu Kecamatan Blang Bintang 5 km, Montasik 3,4 km, Indrapuri 10 km, Kuta Cot Gli 10,1 km, Seulimuem 11,2 km. Sedangkan di Kecamatan Lembah Seulawah, dari 19,6 km yang akan digunakan, sisa yang belum diukur sepanjang 7 km lagi, termasuk hutan produksi.

Empat kecamatan lainnya, Kutabaro, Darussalam, Baitussalam, dan Padang Tiji (Pidie) sedang dalam proses pengukuran. Prediksi total tanah yang akan diidentifikasi dan ukur sebanyak 3.030 persil sedangkan yang sudah teridentifikasi/ukur sebanyak 2,296 persil. “Sisanya 736 persil lagi diharapkan tuntas dalam dua pekan ke depan,” kata Alfisyah.

Terkait pembayaran tanah masyarakat yang telah diukur, kata Alfisyah, menunggu dana talangan dari PT Hutama Karya selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan salah satu BUMN Kementerian PUPR yang ditugaskan Presiden untuk pelaksana konstruksi jalan tol Aceh dan mencari sumber dananya.

“Kita harapkan PT Hutama Karya tidak terlalu lama mendapatkan dana talangan untuk pembayaran tanah masyarakat dan memulai pembangunan konstruksi jalan tol Aceh. Down breaking dijadwalkan bulan Mei 2018 sedangkan pembayaran tanah masyarakat dijadwalkan April 2018.

Sebelum berkunjung ke lokasi penetapan down breking proyek jalan tol Aceh, Wagub melakukan kunker ke Terminal Bus Banda Aceh, industri minyak wangi ‘Pret’ Aceh di Desa Lam Ara bersama Wali Kota Banda Aceh. Wagub juga berkunjung ke industri peternakan ayam petelur di Blang Bintang dan lokasi wisata Taman Pulau Kapuk, Lhoknga, Aceh Besar.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved