MaTA: Gubernur Perlu Lapor ke KPK

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf perlu

MaTA: Gubernur Perlu Lapor ke KPK
ALFIAN, Koordinator MaTA

* Terkait Penggunaan Pesawat Lukman CM

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf perlu melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan pesawat milik pengusaha Aceh, Lukman CM olehnya beberapa waktu lalu. Hal tersebut diperlukan agar KPK dapat memverifikasi apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak.

Alfian menyampaikan hal ini saat menjadi narasumber tamu via telepon dalam program cakrawala membahas editorial (Salam) Serambi Indonesia di Radio Serambi FM 90,20 MHz, Kamis (22/2). Salam Serambi berjudul ‘Gubernur Pakai Pesawat Pengusaha, Apa Salah?’. Sebagai narasumber internal adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali yang dipandu Host, Dosi Elfian. Pada kesempatan itu juga hadir narasumber lainnya di Radio Serambi FM, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani.

Alfian mengatakan sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan studi kasus, dulu pernah mantan gubernur Aceh menumpang pesawat salah satu pengusaha dari Jakarta ke Swiss.

“Malah dapat teguran keras dari KPK, karena itu dianggap bagian proses gratifikasi. Tujuan kita sebenarnya ini perlu kepatutan, karena penyelenggaraan negara itu tidak punya alasan melakukan peminjaman atau memakai dalam konteks apapun itu namanya, baik itu dari asosiasi atau klub, saya pikir ini juga tidak dibenarkan,” kata Alfian.

Menurutnya, pejabat negara atau penyelenggara negara tata kepemimpinannya itu semua diatur dalam Undang-Undang, dan secara regulasi juga sudah ada. “Artinya, apapun kebijakan dan langkah yang dilakukan berpedoman pada aturan yang berlaku,” ujarnya.

Alfian menilai tidak bisa merasionalkan atau melogikakan apa yang sudah terjadi itu tidak termasuk gratifikasi. Setidaknya, jika itu memang termasuk gratifikasi, maka hal itu tak terulang lagi. Pasalnya, dalam konteks gratifikasi, jika dalam 30 hari tidak dilakukan koordinasi apapun, dan apabila itu sudah dianggap gratifikasi, maka hal itu sudah dianggap suap.

“Posisi Gubernur Aceh hari ini jelas saya pikir, pemilik pesawat pengusaha, konflik kepentingannya jelas. Pengusaha juga yang melakukan beberapa paket proyek yang sumbernya hampir semua dari APBA, sehingga kepentingan sangat melekat,” tambahnya.

Seperti diketahui pesawat jenis Shark Aero PK-S121, yang dipiloti Gubernur Irwandi saat mendarat darurat pada Sabtu (17/2) adalah milik Lukman CM, seorang pengusaha kawakan di Aceh. Awalnya, para wartawan dan masyarakat menyangka pesawat itu milik pribadi Irwandi yang berlabel Hanakaru Hokagata.

“Itu pesawat Lukman CM,” kata Irwandi dalam konferensi pers di Meuligoe Gubernur beberapa saat setelah insiden di Desa Lam Awe Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Sedangkan pesawat serupa milik Irwandi saat ini dalam perbaikan di Slovakia, tempat pesawat itu diproduksi.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani yang juga menjadi narasumber dalam program Cakrawala Serambi FM, kemarin mengatakan penggunaan pesawat oleh Gubernur Irwandi itu juga harus dilihat dari motifnya. “Artinya kalau yang dicegah itu, jika ada itikad-itikad tidak baik di dalam penggunaannya yang dapat merugikan negara dan sebagainya. Soal bahwa apakah itu termasuk ke dalam kriteria yang disampaikan Pak Alfian, ya kita serahkan saja kepada mekanismenya. Saya ingin menjelaskan bahwa peminjaman itu, pemakaiannya atas izin Aceh Aero Club (AAC), jadi tidak pada personal,” jelas Saifullah Abdulgani yang akrab disapa SAG.

Saifullah menjelaskan AAC merupakan wadah bagi para pemilik pesawat, pilot, dan para pecinta olahraga dirgantara. Mekanisme di dalam organisasi itu diperbolehkan saling menggunakan pesawat milik organisasi atau unit yang dikelola organisasi.

“Peminjaman atau pemakaian itu atas izin organisasi. Jadi ini yang barangkali dalam debat, kalau kami melihat bukan dari tanda motifnya, bukan pula terima kasih seseorang, bukanlah menjanjikan sesuatu yang menguntungkan seseorang dari motif itu. Saya kira ya biarlah yang punya otoritas yang menilai informasi ini, kan sudah terbuka,” demikian SAG. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved