Jangan Sandera Uang Rakyat

Sudah hampir dua bulan tahun anggaran 2018 berjalan, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 201

Jangan Sandera Uang Rakyat
KETUA DPRA, Tgk Muharuddin didampingi Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda dan Irwan Djohan, serta ketua fraksi dan komisi, Rabu (31/1), menyampaikan penjelasan kepada wartawan terkait mangkirnya SKPA untuk membahas kelanjutan KUA dan PPAS 2018. 

* Pengamat: Rakyat Bosan dan Muak

BANDA ACEH - Sudah hampir dua bulan tahun anggaran 2018 berjalan, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018 yang jumlahnya mencapai Rp 14,7 triliun belum juga disahkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh. Eksekutif dan legislatif hingga kini masih berkutat pada pembahasan, sehingga tarik ulur pengesahan APBA terus terjadi.

Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya kepastian kapan palu APBA akan diketuk, meski pihak Pemerintah Aceh sudah memberi deadline hingga 27 Februari mendatang. Untuk kritikan dan reaksi masyarakat, sudah sangat sering disampaikan, bahkan baru-baru ini mahasiswa juga melancarkan aksi, meminta DPRA dan Pemerintah Aceh untuk segera mengesahkan APBA 2018.

Pengamat Ekonomi dan Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah (Unmuha), Dr Taufiq A Rahim MSi menyebutkan, apa yang sedang diperlihatkan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA saat ini sudah sangat membosankan dan membuat rakyat muak.

Ia meminta eksekutif dan legislatif agar tidak “menyandera” uang rakyat yang seharusnya sudah bisa dinikmati melalui program-program yang prorakyat. Seperti yang sering ia sampaikan sebelumnya, tidak jelasnya nasib APBA 2018, memang dipicu kepentingan elite politik di Aceh. “Jangan sandera uang rakyat, semestinya APBA sudah disahkan pada akhir Desember 2017, tetapi hari ini terjebak, terpenjara serta terjerat oleh kuatnya kepentingan politik dan ekonomi para elite Aceh (eksekutif dan legislatif),” kata Taufiq A Rahim kepada Serambi kemarin.

Ia menilai, hingga bulan kedua 2018, jangankan untuk rencana pengesahan, untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) saja tak juga selesai.

Menurutnya, hal ini pula yang terus memicu saling mencari kesalahan pada usulan dan peruntukan anggaran antara Pemerintah Aceh dengan DPRA. “Padahal, tugas merekalah menyelesaikannya sesuai dengan usulan RPJM dan sesuai Permendagri 86 tahun 2017, juga klarifikasi dokumen dan kelengkapan dokumen sesuai dengan angka sebagai program kerja SKPA,” sebut Taufiq.

Akademisi Universitas Muhammadiyah ini juga menyebutkan, saat ini rakyat juga sudah sangat bosan dan muak dengan janji Pemerintah Aceh atau DPRA yang menyebutkan APBA akan disahkan dalam waktu yang telah dijanjikan. “Katanya juga akan disahkan pada 27 Februari nanti, tapi ini sudah sangat menyedot energi dan perhatian publik, serta rakyat yang sudah sangat bosan atau muak dengan retorika para elite Aceh,” ujar Taufiq.

Ia berharap, para elite jangan terlalu lama lagi menyandera uang rakyat, jangan terlalu lama menggantung kejelasan keuangan anggaran belanja publik. Keterlambatan pengesahan anggaran 2018, telah berdampak luas dan lesunya perekonomian dan produktivitas kehidupan rakyat yang sangat bergantung kepada APBA.

“Silakan elite berpikir serta bernalar ikhlas, cerdas, dan bijaksana terhadap penggunaan dan peruntukan keuangan negara melalui kebijakan APBA. Jangan merasa sangat berkuasa untuk mempermainkan dan menentukan keuangan anggaran Aceh, anggaran ini harus sesuai dengan mekanisme keuangan dan sesuai aturan anggaran belanja negara Indonesia dan keuangan negara,” demikian Taufiq A Rahim. (dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved