Opini

Bahasa Daerah Proyek Siapa?

DUA artikel halaman Serambi Opini (Serambi Indonesia, 26/2/2018), menghentak sekaligus menghenyakkan hati saya

Bahasa Daerah Proyek Siapa?
Kepala Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Kemenag RI, Choirul Fuad Yusuf (kiri) dan Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr H Farid Wajdi Ibrahim MA menandatangani naskah kerja sama penerjemahan Alquran dalam bahasa Aceh, Jumat (24/3) di kampus tersebut. FOTO-HUMAS UIN AR-TANIRY 

Oleh Herman RN

DUA artikel halaman Serambi Opini (Serambi Indonesia, 26/2/2018), menghentak sekaligus menghenyakkan hati saya. Kedua artikel yang berkisah tentang bahasa daerah di Aceh itu sepintas menyedihkan hati, selanjutnya membuat saya geram, tapi entah kepada siapa.

Artikel pertama ditulis oleh Denni Iskandar. Dosen PBSI FKIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) itu mengatakan bahwa bahasa daerah Aceh akan punah menyusul 11 bahasa daerah lain di Indonesia yang sudah lebih dulu dinyatakan punah. Untuk antisipasi, Denni menawarkan beberapa alternatif menjaga dan melestarikan bahasa daerah Aceh. Tawaran utamanya adalah penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa resmi.

Artikel kedua ditulis oleh Nab Bahany As. Budayawan Aceh ini lebih menyitir bahwa kepunahan bahasa daerah di Aceh karena proses asimilasi, kulturasi, dan modernisasi. Bahany menyebut hal ini dengan bahasa yang lebih sederhana, yakni perkembangan kebudayaan yang membuat nilai-nilai lokal menepi.

Sebenarnya, apa yang diungkapkan oleh Iskandar dan Bahany bukanlah hal baru bagi Aceh. Sudah banyak dan sering sekali orang menulis tentang kekhawatiran kepunahan bahasa daerah di Aceh. Namun, tulisan yang sudah-sudah tak lebih ibarat angen poet raga preh. Saya khawatir, apa yang diurai oleh Iskandar dan Bahany juga tak lebih sekadar celoteh di ujung gelas kopi.

Sampai saat ini, baik pemerintah daerah maupun lembaga lain yang berkompeten di bidang bahasa, sama sekali tidak tertarik menjadikan bahasa daerah sebagai “proyek” reguler yang harus dibina, dijaga, dan dilestarikan. Buktinya, dalam setahun, susah kita temukan kegiatan semisal pembinaan dan pengembangan bahasa daerah yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan swasta. Jikapun ada, paling banyak hanya satu kali dan belum tentu reguler setiap tahun.

Harusnya, ada kegiatan rutin yang reguler sebagai “proyek” instansi pemerintah dan swasta dalam melestarikan bahasa daerah Aceh. Proyek tersebut harus tahunan. Jika memungkinkan, dalam setahun lakukan dua atau tiga proyek tentang pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa berupa lomba dalam bahasa daerah, pementasan kesenian dalam bahasa daerah, pertemuan-pertemuan yang khusus membahas dan menggunakan bahasa daerah, serta jenis kegiatan lainnya.

Semua ini tidak pernah dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai “penjaga gawang” bahasa secara legal. Tahun lalu ada kegiatan pembinaan bahasa daerah Aceh. Namun, bukan oleh instansi pemerintah, melainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, yakni membuat sayembara himne berbahasa Aceh.

Sayangnya, kegiatan itu pun menuai kritik. Ada banyak orang tidak setuju dengan lomba tersebut karena menggunakan bahasa Aceh. Padahal, di tingkat kabupaten/kota juga bisa digelar lomba yang sama dalam bahasa daerah masing-masing. Namun, karena sifat “khianat” terhadap bahasa daerah, protes lebih dikedepankan tinimbang solusi.

Sekadar proyek
Agar program pembinaan dan pengembangan bahasa daerah tidak sekadar proyek, perlu ada SOP (standard operating procedure), sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan berkelanjutan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) harus menganggap pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sebagai “roh” peradaban.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved